Warga Tolak Biaya PH, Rebutan Tanah di Cijambé Memanas

SUBANG, reporterjabar.com - Semakin panasnya rebutan hak garap Tanah Negara Eks HGU PTPN VIII yang diterlantarkan sejak puluhan tahun. Kini dilaporkan masyarakat merasa terusik dengan munculnya ada pengakuan dari PT. Moreli Makmur atas tanah seluas 190 Hektare di Blok Cisurupan Afdeling PTPN Kasomalang Subang Jawa Barat.
Kadus Satu, Ujang Piyik, mengungkapkan persoalan yang ditolak warga ialah permintaan biaya untuk pelepasan hak  yang diminta PT. Moreli Makmur. "Padahal PT. Moreli tidak bisa membuktikan kepemilikan HGU yang dikuasainya," jelasnya kepada media, Rabu (17/6/2020).
Kata dia Tanah Negara Eks HGU PTPN VIII yang habis Kontrak HGU-nya tahun 2002. "Saat itu adanya peralihan pengelolaan Tanah oleh PT Moreli Makmur yang mengalami kebangkrutan, sehingga Tanah yang diterlantarkan PT. Moreli Makmur digarap Warga yang pada saat itu sangat kesulitan masalah ekonomi," jelasnya lagi.
Permasalahan makin memanas ketika PT. Moreli meminta biaya pelepasan hak kepada warga. Permintaan itu oleh ditolak warga. "Karena pihak PT. Moreli tidak bisa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang diklaimnya," jelasnya lagi.
Kepala Desa Cirangkong Asep Sutiya, membenarkan adanya kekisruhan permasalahan pengakuan Hak Atas Tanah tersebut.
Untuk menengahinya Sutiya menghadirkan Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang untuk menjelaskan duduk permasalahan status Hak Atas Tanah yang saat ini digarap warga masyarakat di Desa Cirangkong sekaligus menjelaskan tatacara pengusulan Hak Atas Tanah Negara untuk di kuasai secara Milik, HGU, HGB dan HGP.
Sementara Kasubsi Penetapan Hak Tanah di Kantor BPN Subang, Iwan Setiawan, menyebutkan terkait terjadi jual beli garapan sepanjang belum didaftarkan ke BPN jelas itu statusnya belum berubah masih HGU PTPN VIII habis hingga tahun 2002.

Posting Komentar

0 Komentar