Masih Ada Warga Miskin di Subang Masih Terlewat Bansos

SUBANG - Ditengah Wabah Covid-19 di Kabupaten Subang Jawa Barat, masih banyak ditemukan warga miskin yang terlewat bantuan sosial.
Hal ini diungkapkan Hari bersama tim Blue Ocean Akademi Maritim (AKMI) yang berkeliling membagikan bantuan kepada masyarakat miskin. Diantaranya mereka menemukan masyarakat miskin yang luput dari pendataan. Bahkan menurutnya penerima banyak dari kalangan mampu. "Sedangkan mereka yang tidak mampu dan memerlukan tidak menerima," ujarnya kepada Reporter Jabar, Sabtu (2/5/2020).
Kemudian kata Hari dia juga menemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia. Namun bantuan ditarik kembali dari ahli waris karena tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
Kemudian kata dia ada juga yang tidur numpang di musola hidup dari pemberian tetangga.
Mirisnya lagi yang di Cibeunying ada yang menerima banyak dari kalangan mampu. "Bahkan diantara (penerima) punya mobil," katanya lagi.
Kegiatan bagi-bagi sembako ini merupakan kepedulian alumni AKMI kepada masyarakat yang membutuhkan dikala wabah.
Reporter Jabar mendapat keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Deden Hendriana yang menjelaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima satu dari sumber pemberi bantuan dari sembilan sumber. "Hanya satu keluarga akan dilakukan by name by address mana yang sudah didata akan disalurkan mana yang akan ditangani oleh pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan desa tidak akan ganda. Dari provinsi sudah ada verifikasi dan validasi bagi DTKS yag dikirim via pos," jelasnya.
Terkait bantuan sosial Provinsi Jawa Barat pada waktu lalu adalah penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian Dinas Sosial kini tengah mendata kembali yang non-DTKS. Kata Deden perbedaan DTKS dan Non-DTKS, yaitu kalau DTKS senantiasa dilakukan pemutakhiran setiap 3 bulan sekali.
Untuk non-DTKS dilakukan pendataan kembali oleh RT dan RW adalah masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Bisa Orang Subang, Orang luar Subang, Orang luar Jawa Barat. Pokoknya orang Indonesia yang ada di Subang bisa didata.
Kata Deden hasilnya terdatat 267.536 Kepala Keluarga (KK) yang kemudian diajukan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Kalau yang DTKS sudah ter-cover pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. "Jadi tidak ada lagi data DTKS yang tertunda. Hanya datanya dipadukan dengan yang non-DTKS kemudian penyalurannya tidak bersamaan maka terjadilah kekisruhan. Padahal kami sudah melakukan plotting," katanya.