Keberadaan Mafia jadi Bagian Kritik DPRD Subang pada Dinas PUPR

DPRD Koreksi LKPJ 2019 Bupati Subang

SUBANG - Dalam tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Subang tahun 2019 yang dibacakan oleh sekertaris saudara H. Adik L.F. Solihin dari praksi PDI-Perjuangan banyak mengkoreksi terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mana belum mampu untuk mencapai target yang mana mestinya padahal anggaran yang digelontorkan untuk dinas tersebut mencapai 14,48 persen dari belanja APBD Subang ditahun 2019 dan juga belum mampu untuk melaksanakan janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Subang dikarenakan tidak memiliki skala prioritas.

"Sehingga penggunaan anggaran bisa dilakukan dengan maksimal dan PUPR pun tidak mempunyai konsep yang jelas dalam penyelesaian masalah jalan, irigasi dan infrastuktur lainnya," ujarnya dalam Sidang Paripurna dengan agenda Pembacaan Pandangan DPRD Subang atas LKPJ Bupati Subang, Selasa (19/5/2020).

Selanjutnya kata dia diharapkan supaya dalam setiap pembangunan infrastuktur tersebut harus berpengaruh kepada pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat Subang.

Kemudian dia mengkritik PUPR dengan maraknya mafia-mafia proyek dan harus mampu menghilangkan ASN di Dinas PUPR yang ikut dan menjadi pengusaha. "Dinas  PUPR dituntut untuk memiliki konsep yang jelas baik itu jangka panjang dan jangka pendek serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi," ujarnya. (Enjang)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar