Inilah Pentingnya Jaring Pengaman Komunikasi



Reporter Jabar – Untuk keberhasilan komunikasi publik di Indonesia perlu adanya Jaring Pengaman Komunikasi. Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Dr. Dadang Rahmat Hidayat, dalam acara Televisi Digital yang mebahas tentang Komunikasi Publik Pemerintah ditengah Wabah Covid-19, Selasa (12/5/2020). Kata dia tujuannya supaya pesan yang disampaikan dalam komunikasi dapat difahami dengan baik oleh publik.
Diawal perbincangan dia mendefinisikan tentang komunikasi publik, yaitu penyampaiannya pesan-pesan atau komunikasi "di ruang publik" (artinya bukan di ruang privat) yang melibatkan sekian banyak orang dalam kehidupan sosial yang melibatkan infrastruktur dan suprastruktur publik dan kelompok-kelompok masyarakat.
Dijelaskan suprastruktur publik ialah elit-elit publik seperti yudikatif legislatif dan eksekutif. Sedangkan infrastruktur publik didalamnya ada media partai politik, ormas dan lain-lain. Pada komunikasi publik pemerintah sebagai pengendali utama dan pelaku utama dalam setiap kesempatan.
Lalu dia mengatakan dalam Jaring Pengaman Komunikasi idealnya komunikasi melalui satu pintu dalam artian satu koordinasi. Dalam koordinasi itu diatur siapa berbuat apa dalam satu konteks komunikasi. Melalui manajemen komunikasi harus disiapkan siapa juru bicara atau orang-orang yang kredibel dan memang mempunyai kewenangan. "Sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik isi pesan yang disampaikan. Karena penyampaian pesan yang harus dipersepsi dan diinterpretasi dengan baik," jelasnya.
Mantan Ketua KPI ini menuturkan dalam Jaring Pengaman Komunikasi itu harus inheren didalam kebijakan itu sendiri termasuk mengatur melalui pasal-pasal. Supaya dalam implementasinya bisa mengatur terutama dalam situasi krisis seperti sekarang bisa menghimpun dan memetakan media dalam menyuarakan pesannya. "Misalnya bisa saja melarang memberitakan sesuatu yang (berpotensi bisa) menimbulkan kekisruhan, riot (kerusuhan, red). Sehingga jika ada yang memberitakan tidak benar ada sanksinya berat. Yang penting memetakan dan memerankan media supaya sesuai dengan strategi," tuturnya.
Kata dia Kominfo sudah melakukan pemetaan kepada media penyiaran. Itu bagian dari Jaring Pengaman Komunikasi. Lalu menunjuk siapa opinion leader di masyarakat bisa yang formal atau informal. Pembatasan dalam penyampaian pesan dengan memperhatikan pertimbangan dampaknya. "Supaya laukna beunang caina hérang (ikannya dapat airnya tetap bening/bersih, red). Karena kita ini hadé ku basa goréng ku basa (baik buruk dengan bahasa, red)."

Permasalahan Komunikasi Publik Dimasa Covid-19
Dalam Obrolan itu sampaikan permasalahan Komunikasi Publik Pemerintah dimasa wabah Covid-19 diantaranya mengenai data orang yang meninggal. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas sekitar 900-an orang. Tetapi data dari luar menyebutkan sekitar 2000-an. Menurut Dadang hal ini dipengaruhi beda perspektif. Padahal komunikasi publik itu memerlukan clear communication. Oleh karena itu harus ada transparansi dan akuntabilitas. "Permasalahannya masyarakat butuh kejelasan tetapi psikologinya juga harus dijaga," ujar Dekan Fikom Unpad ini.
Masalah ini pun kata dia berkaitan dengan antara waspada, siaga dan panik itu  bedanya tipis. "Oleh karena itu pemilihan isi pesan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat harus wise (bijaksana, red), mempertimbangkan banyak hal," imbuhnya.
Kemudian hubungannya dengan media perlu ada pertimbangan dampak. Media dalam dalam memberitakan itu tidak selalu harus menarik atau news value-nya tinggi tetapi juga harus ada judgment-nya. "Dalam arti harus bisa memberikan dampak kenapa komunikasi ini harus disampaikan," katanya.
Kemudian pemberitaan penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19. Kata dia akibat ketidaktahuan masyarakat itu berakibat ketakutan masyarakat menjadi beralasan.

Perlu ada Audit Komunikasi
Dengan Jaring Pengaman Komunikasi akan mempermudah dilakukannya audit komunikasi. Upaya pemerintah dalam menghadapi krisi wabah Covid-19 perlu dilakukan audit komunikasi sebagai bahan evaluasi. Supaya ketika menghadapi krisis lainnya bisa lebih dilaksanakan lebih baik.
Sebab faktor komunikasi sangat penting karena jika gagal akan menimbulkan gagal faham. Gagal faham dalam berbagai levelnya bisa menimbulkan gagal sosial kalau gagal sosial yang tidak terselesaikan akan menimbulkan gagal bangsa.

Posting Komentar

0 Komentar