Raja Galuh: "Pengadaan APD di Subang Diberikan kepada Calo"

SUBANG - Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Subang, didesak terbuka dan transparan, terkait anggaran untuk penanggulangan dan penanganan wabah Covid-19.
Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sangga Buana melihat ada ketidakseriusan dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Subang, terutama anggaran sebesar Rp12,5 milyar, antara Dinas Kesehatan dengan Bupati Subang.
Karena, sampai saat ini masyarakat sendiri masih harus membeli sendiri hand sanitizer, desinfektan, dan masker. Termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Puskesmas dan RSUD Ciereng saja, menggunakan APD bantuan dari para dermawan, masyarakat dan sejumlah perusahaan.
"Jika Gugus Tugas Covid-19 bekerja dengan baik, dan transparan dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19. Terkait dengan anggaran yang sudah ada," ujar Evi kepada wartawan di Subang, Rabu (15/4/2020).
Evi juga menyoroti permasalahan tender pengadaan APD, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan dan penanganan Covid-19, yang dimenangkan oleh pengusaha yang salah, sehingga penanggulanagan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Subang carut-marut. "Dampaknya sangat jelas, dengan carut-marutnya masalah anggaran Rp12,5 milyar itu, membuat masyarakat Subang was-was. Terlebih bagi para petugas kesehatan, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19, terancam terkena virus Covid-19. Bahkan keberadaan pemenang tender sampai saat ini, ibarat diberikan kepada calo, bukan kepada pengusaha yang memiliki kompetensi," tegasnya.
Yang membuat Evi geram lagi, persoalan anggaran, yang mencapai ratusan milyar untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Pemkab Subang dinilai Evi, tidak memiliki keseriusan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, yang sampai saat ini masyarakat masih menunggu kejelasan waktu penyalurannya.
Disisi lain kata Evi, pemerintah sejak lama sudah mengeluarkan social distancing, stay at home, dan physical distancing. Sementara untuk melaksanakan kebijakan itu masyarakat, tidak memiliki bekal untuk diam di rumah. "Ini yang menjadi permasalahan, yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Subang, atau Gugus Tugas Covid-19. Jangan sampai masyarakat di buat semakin sengsara," imbuh Evi.
Dengan kondisi carut-marutnya penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Subang Evi mendesak KPK untuk mengawasi anggaran penanggulangan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp150 milyar rawan diselewengkan, atau rawan di korupsi. "Kami akan membuat surat ke KPK, agar mengawasi anggaran Rp150 milyar, agar tidak di korupsi," pungkasnya.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar