Penggunaan Anggaran Covid-19 Dituntut Transparan

SUBANG – Penggunaan anggaran jaring sosial untuk penanggulangan Program Covid-19 dituntut untuk digunakan secara transparan. Anggota dewan yang sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), H. Adik dari Fraksi PDI Perjuangan berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang
"Apa bila eksekutif tidak transparan terkait penggunaan anggaran tersebut maka kami akan menolak pencairan anggaran tersebut," ujarnya kepada Enjang, Kontributor reporterjabar.com, Kamis (23/4/2020).
Kata Adik dikarenakan masih banyak para nelayan dan petani di daerah Pantura yang membutuhkan. Apa lagi akan adanya pemangkasan anggaran di setiap SKPD sampai mencapai 50 persen untuk kegiatan Penanganan Covid-19. "Sedangkan di daerah kami banyak yang membutuhkan modal.ya seperti koperasi nelayan dan koperasi petani yang dengan adanya musibah Covid-19 sangat memerlukan suntikan modal," tuturnya.
Kemudian ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Anggaran menyebutkan bahwa anggaran pengaman jaring sosial tersimpan pada anggaran biaya tak terduga di Kas Daerah(Kasda) sampai saat ini sebesar Rp150 milyar. "Jumlahnya bisa berubah setiap saat," ujarnya.
Anggaran tersebut kata Khairil bisa dicairkan setiap waktu tergantung keperluannya oleh tim gugus tugas Covid-19 Pemda Subang.
Anggaran pengaman jaring sosial tersimpan di anggaran biaya tak terduga di kas daerah(KASDA) Sebesar 150 M saat ini dan bisa berubah jumlahnya setiap saat. (Enjang)
Share on Google Plus