Klarifikasi Kades Jalancagak: "Yang Saya Lakukan Untuk Kepentingan Warga"

SUBANG – Kepala Desa Jalancagak Kabupaten Subang Jawa Barat, Indra Zaenal Alim melakukan klarifikasi atas pernyataanya yang viral melalui video singkat. Dalam video tersebut Indra menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang dan seluruh instansi terkait.

"Pada kesempatan kali ini akan melakukan klarifikasi atas pernyataan terkait bantuan yang bersumber Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selaku Kepala Desa Jalancagak menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," ujarnya, Selasa (28/4/2020).

Kemudian Indra menyebutkan yang dilakukannya untuk kepentingan warga. "Karena apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan warga kami khususnya, umumnya untuk kepentingan warga Subang," sambungnya.

Lalu dia mengklaim bahwa yang dilakukannya semata menyampaikan aspirasi para kepala desa dalam hal kebijakan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Wabah Covid-19. "Bahwa saya hanya menyampaikan keluh-sesah para kepala desa yang intinya kami memohon dalam membuat suatu kebijakan agar dikaji lebih matang dan terstruktur dan sistematis," pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan awak media di Kantor Kepala Desa Jalancagak dengan didampingi aparatur lainnya.

Sebelumnya viral video Indra Zaenal Alim yang meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur Jawa Barat dan Mendes PDTT sebelum mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat luas khususnya masyarakat supaya pikirkan terlebih dahulu.

"Karena warga kami sesudah terbiasa hidup dengan kesusahan dengan statemen-satemen bapak warga kami akan mendapat bantuan. Kini warga kami ricuh. Yang menjadi garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa sebenarnya bukan saya saja. Bahkan saya yakin bukan saya saja kepala desa juga yang alain. Bahkan mungkin sekarang juga Bapak Bupati Subang juga bingung," tuturnya.

Dia menyesalkan regulasinya berubah-rubah dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen. "Mana perundang-undangan yang dipakai?" ujarnya dengan nada tanya.

Kemudian dia menyampaikan: "Jangan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak. Tolong sekali lagi kami sebagai kepala desa seolah-oleh diadu-domba oleh kebijakan bapak dengan warga kami sendiri".

Kemudian dia menyesalkan Dinas Sosial Kabupaten Subang yang tidak menanggapi data RT dan RW sebagai dasar. "Sekarang Kepala Dinas Sosial Subang pun seakan cuci tangan bahwa data yang diambil RT RW itu tidak berguna seolah-olah hanya data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa diambil untuk mendapat bantuan itu.

Kepada televisi swasta Indra menyebutkan kericuhan yang dia maksud ialah adanya kecemburuan warga desanya dan desa tetangga ada yang diterima pengajuannya ada juga yang tidak.
Share on Google Plus