Inilah Penjelasan Kisruh Data Bantuan Covid-19 di Subang

SUBANG – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Deden Hendriana memberikan klarifikasi tentang kekisruhan penerima bantuan terkait wabah Covid-19 di Kabupaten Subang. Deden menegaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya menerima satu dari sumber pemberi bantuan dari sembilan sumber. "Hanya satu keluarga akan dilakukan by name by address mana yang sudah didata akan disalurkan mana yang akan ditangani oleh pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan desa tidak akan ganda. Dari provinsi sudah ada verifikasi dan validasi bagi DTKS yag dikirim via pos," tuturnya didampingi, Bidang Pemulihan dan Pelayan Dasar, Asep Setia Permana dalam Konferensi Pers di Posko Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Subang, Rabu (29/4/2020).

Lalu dia menjelaskan bahwa kekisruhan tersebut ada kesalahfahaman bahwa bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah disalurkan pada waktu lalu adalah penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian Dinas Sosial kini tengah mendata kembali yang non-DTKS. Dijelaskan oleh Deden perbedaan DTKS dan Non-DTKS, yaitu kalau DTKS senantiasa dilakukan pemutakhiran setiap 3 bulan sekali. Daftar DTKS itu sudah di-verifikasi bersama Disdukcapil.

Kemudian yang non-DTKS dilakukan pendataan kembali oleh RT dan RW. "Yang didata Bapak RT/RW bukan yang masuk ke DTKS. Tetapi masuk masyarakat yang terdampak (wabah) Covid-19. Bisa Orang Subang, Orang luar Subang, Orang luar Jawa Barat. 

Pokoknya orang Indonesia yang ada di di Subang itu bisa terdata. Apabila keluarga tersebut kurang mampu maka akan dimasukan data," bebernya.

Mereka itu kata dia seperti tukang warung di sekolah. "Kemudian sekolahnya libur sehingga dia tidak punya penghasilan. Itu boleh didata. Makanya data kita membludak sampai 267.536 KK (Kepala Keluarga, red)," imbuhnya.
Data yang 267.536 KK itu kata dia telah diajukan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Kalau yang DTKS sudah ter-cover pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. "Jadi tidak ada lagi data DTKS yang tertunda. Hanya datanya dipadukan dengan yang non-DTKS kemudian penyalurannya tidak bersamaan maka terjadilah kekisruhan. Padahal kami sudah melakukan plotting," jelasnya lagi.

Deden mengatakan bahwa yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Subang berdasarkan regulasi yang ada.

Ketika diminta pendapatnya tentang video curhatan Kepala Desa Jalancagak, Indra Jaenal Alim yang viral, Deden menganggap penjelasannya ini sudah cukup menjelaskan sekedar meluruskan.
Share on Google Plus