Inilah Alasan Eep Sebut Kasus Dugaan SPPD Fiktif Sudah Selesai

SUBANG - Ramainya persoalan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif di Sekretariat DPRD dan sejumlah Anggota DPRD oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Subang serta adanya Pernyataan langsung dari Kasi Pidsus M. Faizal kepada beberapa media on-line bahwa Kasus SPPD diduga fiktif masih terus berjalan dan masih dalam pengembangan penyelidikan.
Banyaknya ragam berita yang disuguhkan Awak media terkait Penanganan SPPD oleh Kejaksaan Negeri Subang, Ketua DPD Partai Nas Dem  Eep Hidayat, angkat bicara.
Hasil pemeriksaan BPK tentang persoalan SPJ DPRD Subang sudah diselesaikan seratus persen melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR). "Sehingga secara hukum sudah tidak ada persoalan dan karenanya sesuatu yang tidak mungkin kalau pihak Kejaksaan Negeri Subang akan melakukan penyidikan," kata Eep disela-sela Rapat Konsolidasi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Lembah Gunung Kujang Subang.
Ada mekanisme negara ketika didapatkan sebuah kekeliruan yang mengakibatkan kerugian negara yang harus dikembalikan yaitu melalui TGR yang diatur UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang yang menegaskan bahwa kerugian negara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selanjutnya bagi daerah seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). "Diatur melalui Perda adalah ketentuan Undang-Undang dan karenanya pengaturan melalui Perda merupakan langkah legal menyelesaikan TGR," tegas Eep.
Masih menurut Eep, runtut dan mekanisme peraturan perundang-undangan harus menjadi acuan penegak hukum karena memang hal tersebut merupakan perintah UU sehingga penyelesaian kerugian negara yang direkomendasikan BPK diselesaikan melalui TGR yang tercantum dalam Laporan. Hasil Pemeriksan (LHP) BPK RI maka penyelesaiannya melalui TGR.
Eep menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan BPK, diantaranya ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan ada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang biasanya dilakukan atas permintaan penegak hukum. "Temuan SPJ DPRD  merupakan pemeriksaan jenis LKPD yang dituangkan dalam LHP BPK RI dan rekomendasi BPK RI untuk LKPD tersebut adalah TGR yang 100 persen sudah ditindaklanjuti oleh Pemda Subang. Karenanya persoalan SPJ sudah selesai, lain halnya kalau laporan hasi PDTT,  maka hasilnya disampaikan kepada lembaga hukum," bebernya.
Pernyataan Eep diperkuat Ketua LSM Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) Warlan, SE yang mengatakan saat melakukan Aksi Demo di Kantor Kejaksaan Negeri Subang beberapa waktu lalu, Warlan mendesak Kejari Subang untuk menyelesaikan beberapa Kasus yang sedang ditanganinya diantaranya Kasus Temuan BPK RI masalah kelebihan anggaran untuk SPPD.
Namun pada saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Subang M. Ihsan, SH, MH, didampingi Kasi Intelejen Iyus menyampaikan bahwa hasil dari temuan BPK RI terkait kelebihan biaya SPPD para anggota DPRD Kabupaten Subang itu murni Kasus Perdata karenanya seluruh anggota DPRD sudah mengembalikan Uang kelebihannya ke kas daearah.
Menurut Warlan apa yang disampaikan Mang Eep Hidayat benar adanya. "Sesuai Pernyataan Kajari Subang Kepada Saya," ujarnya. (harianpelita.co)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar