Daerah Didorong Segera Tetapkan RDTR Berbasis OSS

JAKARTA - Bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2020) Bupati H. Ruhimat  didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Subang hadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Percepatan Penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk mendukung Online Single Submission (RDTR OSS) dengan bertemakan Tata Ruang sebagai Piranti Kemudahan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja di Daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk Proses Penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS).
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Penetapan Perda RDTR Kabupaten/Kota untuk Mendukung OSS menegaskan keoptimisannya dengan semangat dan tekad keras para Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Ketua DPRD Penetapan RDTR OSS di 57 kabupaten/kota dapat ditetapkan dan diundangkan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2020.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pertengahan Tahun 2018 telah mengusulkan 159 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas penyusunan RDTR dalam rangka OSS.
Pada Tahun 2019 telah diprioritaskan sebanyak 57 kabupaten/kota dengan nilai investasi potensial untuk didorong percepatan penetapan Perda RDTR OSS melalui bantuan teknis dari Pemerintah Pusat yang selanjutnya untuk dilakukan proses penetapan Perda RDTR OSS oleh Saudara Bupati dan Saudara Walikota bersama dengan DPRD kabupaten/kota.
Di samping itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo memaparkan terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam Proses Fasilitasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission(OSS) yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara itu, Sekretaris Jendral Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, rencana detail tata ruang merupakan bagian dari OSS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan investasi.
Rencana detail tata ruang merupakan dari sistem OSS, izin lokasi bisa langsung diterbitkan pada daerah yang telah memiliki RDTR pada tahun 2019, Kementerian ATR juga telah melakukan percepatan penyusunan RDTR di 57 lokasi yang merupakan daerah dengan tujuan daerah investasi tertinggi yg mendapatkan bantuan teknis penyusunan RDTR pada tahun 2019.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar