Buntut Gagal Bayar, Terancam Diambil Alih Pemprov

SUBANG – Gagal bayar Pemkab Subang kepada para pengusaha terkait Proyek Pekerjaan tahun 2019 sebagai kegagalan eksekutif dalam pengelolaan keuangan. Menurut Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Subang, Aif Saifulrohman menyebutkan ada praduga penyalahgunaan keuangan. "Sebab kalau proyek program yang saat ini sudah diselesaikan, sebelum itu diumumkan seharusnya Uang sudah siap, tetapi ini pekerjaan proyek sudah selesai uang tidak ada, dan ini menjadi masalah," tuturnya.
Dengan kejadian tersebut, pihak Legislatif atau DPRD harus bisa menggunakan Hak Interpelasi, "Hak interlpelasi harus segela dijalankan agar masyarakt tahu ada apa dengan Subang?" Kata mantan Anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan itu
Dengan kegagalan pembayaran proyek 2019 lalu ditambah dengan adanya pinjaman ke Bank Jabar kemarin dilakukan, otomatis Utang Piutang Kabupaten Subang semakin menumpuk, "Jadi Subang sudah sangat banyak masalah, dan bagaimana mau membayarnya," kata dia.
Dan kejadian disclaimer yang saat ini terjadi (Gagal Bayar Proyek Pekerjaan) dipastikan pengelolaan pemerintahan Subang bakal diambil alih oleh Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, "Kalau sudah terjadi disclaimer yang ke tiga kali ini terjadi, Pemerintah Subang ini harus segera diambil alih oleh (Pemerintah) Provinsi (Jawa Barat)," kata dia lagi.
Dengan kejadian gagal bayar proyek pekerjaan 2019, banyak orang yang dirugikan, "Saya sangat prihatin dengan kejadiaan ini, karena banyak orang yang dirugikan," tandasnya. (tandas.id)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar