Begini Strategi Pemda Subang Selesaikan Bayar Utang Tertunda


SUBANG – Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Aliansi LSM "Sabubukna" Subang melakukan aksi demo dengan maksud mempertanyakan tunda bayar senilai 43 milyar rupiah atas 1200 proyek pekerjaan oleh pihak ketiga. Dalam aksinya mereka beraudiensi diterima oleh Sekretaris Daerah, Aminudin dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang, Syawal dan Anggota DPRD, Masroni di Ruang Rapat Bupati I, Selasa (14/1/2020).
Dalam audiensi perwakilan massa aksi Omay Komarudin,  Endang Supriadi dan Maman mempertanyakan penundaan pembayaran kepada pihak ketiga oleh Pemda Kabupaten Subang. Menurut Omay biasanya biasanya Bulan Desember sudah terbayarkan. Dia menduga ada politisir oleh legislator. "Karena untuk anggaran aspirasi tidak ada tunda bayar," ujarnya.
Kemudian dia juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 84 tahun 2019 tentang Mekanisme Penundaan Pembayaran utang Bupati Subang mendapatkan masalah. "Hanya gara-gara Perbup membuat bupati mendapatkan masalah," imbuhnya lagi.
Lalu selaku pakar hukum, Endang Supriadi berharap warga Subang untuk menjaga kondusifitas wilayah. Menjaga Subang supaya tidak ada masalah dimata publik. Dia mengapresiasi masyarakat yang mengkritisi kebijakan pemerintah. "Tetapi harus disertai solusi," ujar Endang.
Lalu dia meminta kepada legislatif dan eksekutif harus jeli ketika pekerjaan diserahkan dan selesai tetapi tidak ada untuk membayarnya. Dengan pertemuan sekarang dia berharap ada solusi yang bisa diterima semua pihak. "Jangan sampai kalau bisa diselesaikan dalam satu meja tetapi masuk ke dalam ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, Pemda jadi jelek (nama baiknya) dan menyibukan masalah hukum. Sebaliknya masalah pengusaha selama menghadapi masalah hukum tidak akan bisa dibayarkan," tuturnya.
Kemudian Kepala BKAD Kabupaten Subang, Syawal menjelaskan bahwa pihak pemerintah akan bertanggungjawab menyelesaikan pembayaran. "Kami akan membayar secepatnya tanpa melanggar hukum," tegasnya.
Lalu dia menjelaskan penyebabnya ialah karena tidak disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada triwulan IV tahun 2019. "Itu bisa saya pertanggungjawabkan akan dilaporakn kepada dan ini terjadi bukan hanya Kabupaten Subang saja karena Permenkeu semua kabupaten/kota kena hanya ketahanan masing-masih APBD berbeda (dari berbagai aspeknya)," jelasnya.
Untuk solusinya kata Syawal dia telah berkonsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena (kami) tidak mau menjerumuskan Bupati dan Sekda makanya saya konsultasi kepada KPK," katanya.
Hasilnya kata Syawal menurut KPK kalau hutang pihak ketiga itu adalah jelas (clear) suatu kewajiban yang harus dibayarkan. Tetapi menurut KPK mekanisme pembayarannya supaya dikonsultasikan kepada Kementerian Keuangan, BPKP dan Kemendagri untuk memperkuat Perbup.
Untuk solusinya akan melakukan strategi APBD yaitu perubahan parsial yaitu pada perubahan pergeseran belanja tidak langsung yang ada saat ini tidak terdga saat ini.
Perubahan APBD terjadi tanggal 7 Oktober 2019 itu Permendagri dana salur informasinya diterima 3 Desember 2019. Mau bagaimana melakukan perubahan sedangkan waktunya tidak mencukupi ungtuk melakukan perubahan sedangkan perubahan sudah dilakukan. Ini menjadi penyebab utamanya.
Pemndapatannya kurang Sehingga tangga 31 Desember tidak bisa membayar sebanyak 43 milyar.
Ditahun 2020 saya alokasikan mencantumkan dana tidak terduga sebanyak 35 milyar.
Mencadangkan dana tak terduga 35 milyar dan cadangkan 21 milyar di dana tidak langsung belanja pegawai. Saat penyusunan APBD 2020 dana bagi hasil 51 milyar Provinsi Jawa Barat belum teralokasikan. "Kalau teralokasi akan saya titipkan pada dana tak terduga dana antisipasi ini. Dan saya taruh dibelanja langsung," jelasnya.
Soalnya kata dia apabila menunggu perubahan APBD harus menunggu audit BPK. "Kalau perubahan APBD belum ada audit BPK. Kalau menunggu proses audit BPK prosesnya akan lama. Yang cepat itu (pengajuan) parsial. Sepanjang nanti disetujui oleh DPRD," katanya.
Sedangkan regulasi perubahan parsial itu tidak selalu melalui paripurna. "Cukup dengan surat pemberitahuan Bupati kepada Pimpinan DPRD setidaknya kami akan memberitahukan bahwa kami akan mengajukan (perubahan) parsial," katanya.
Makanya dia memohon kepada DPRD supaya pengajuan parsial ini diperhatikan secepatnya. "Karena kalau lama kasihan jasa konstruksi itu. Saya minta saya mohon persoalanmnya bukan hanya eksekutif saja tetapi sudah menyangkut persoalan masyarakat," katanya.
Perubahan parsial itu akan menyerap angaran yang sudah ada saya juga akan meminta legalitas. Ini sedang kami lakukan. Data-datanya sudah siap dan kita akan mengajukan kepada DPRD untuk melakukan  perubahan parsial.
Maka dari itu Perbup Nomor 84/2019 sifatnya solutif dan itu hasil konsultasi dengan Mendagri yang menyebutkan bahwa rujukannya sudah benar. "Saya sudah dapatkan dari Kemendagri bahwa rujukannya sudah OK. Dan Kemendagri bahkan sudah memerintahkan supaya segera dilakukan pembayaran sebab akan merugikan masyarakat," ujarnya.


Post a Comment

0 Comments