Praktisi Hukum Bicara Kisruh KONI Subang

SUBANG – Untuk membereskan kisruh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang, perlu dilakukan kejelasan pertanggungjawaban atas pengunduran diri Yoyo Kustriyo selaku Ketua KONI Kabupaten Subang. Menurut praktisi hukum sekaligus pegiat ketebukaan informasi publik Kabupaten Subang, M. Irwan Yustiarta, SH, pengunduran diri Pimpinan suatu organisasi itu harus ditetapkan melalui mekanisme organisasi. "Apakah pengunduran diri itu diterima atau tidak? Ini harus jelas dulu sebelum berlanjut ke musyawarah luar biasa," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).
Kata dia sebab terjadinya musyawarah luar biasa itu biasanya kalau Ketua Umumnya tersangkut kasus pidana, sakit permanen atau meninggal dunia. Kalau Ketua Umumnya mengundurkan diri harusnya tidak langsung diterima tetapi melalui mekanisme Rapat Pertanggungjawaban. "Apakah diadakan melalui RAT atau apapun istilah dalam organisasi tersebut," katanya.
Nanti dalam rapat tersebut ditanya alasan mengundurkan dirinya bersamaan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan KONI selama kepemimpinannya. Baik berupa Porda atau kegiatan olahraga lainnya dan jadi parameter keberhasilan dari Ketua KONI untuk pembinaan atlit. "Itu harus clear dan clean dulu," ujarnya.
Termasuk kata dia pelaporan cabang-cabang olahraga yang terdaftar dan cabang olahraga (cabor) baru yang sudah mendaftarkan diri. Itu juga harus ditertibkan. Supaya tidak ada kejadian seperti kemarin ada cabor yang sudah daftar dan mendapat rekomendasi Provinsi tetapi ditolak.
Maka dari itu lanjut Irwan, pengunduran diri Yoyo sebagai Ketua KONI harus disahkan dulu melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam suatu rapat. "Jangan tiba-tiba ada pengunduran diri bisa diterima tetapi harus disahkan dulu melalui mekanisme yang ada," tegasnya.
Sepanjang pengetahuannya tidak pernah melihat ada Rapat KONI Kabupaten Subang yang  menyatakan pengunduran diri Yoyo Kustriyo diterima atau ditolak. "Tetapi yang ada hanya mosi tidak percaya dari cabor-cabor yang ada di KONI Kabupaten Subang. Itu juga saya tahu dari medsos dan media massa," tuturnya.
Untuk itu menurut dia secara etika berorganisasi dan menghargai pendapat pengurus cabang olahraga yang lainnya dalam pemilihan Ketua KONI, tata tertibnya disepakati dulu antara KONI Kabupaten Subang dan Provinsi Jabar. "Terutama dalam meminta pertanggungjawaban dari ketua KONI yang mengundurkan diri," katanya.
Karena ini berkaitan sebagai tuan rumah Porda Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Didalamnya ada masalah jumlah cabor yang akan diikutsertakan pada Porda. Jumlah cabor itu harus ditertibkan dulu keberadaannya. Apakah ada cabor yang baru yang telah mendaftarkan diri ke KONI Cabang Subang atau Provinsi untuk mendapatkan mandat. 
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar