Tanggapi Surat Edaran Kejagung RI, Kejari Subang Lakukan Ini

SUBANG - Menanggapi adanya Surat Edaran (SE) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Subang melakukan upaya-upaya dengan mengadakan rapat internal yang menegaskan kepada jaksa-jaksa di lingkungan Kejari Subang untuk melakukan pengewalan dan pengawasan. "Kami telah melakukan rapat dengan jaksa-jaksa (di lingkungan Kejari) untuk melakukan pengawalan dan pengawasan yang ditindaklanjuti tim yang telah dibentuk yaitu TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah, red) dengan melakukan monitoring ke sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Subang untuk melakukan pemeriksaan pengawalan dalam pelaksanaan (15/11/2019).

Termasuk pembangunan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui seksi Intelijen. "Monitoring tersebut dilakukan melalui seksi intelijen terhadap sejumlah proyek yang bersumber dana yang tersebar di semua OPD di Kabupaten Subang," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Kejagung mengeluarkan SE sehubungan arahan  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul Internasional Convention Centre Bogor pada 13 November 2019 yang prihatin masih adanya perilaku penyelahgunaan wewenang oleh penegak hukum termasuk oknum Kejaksaan RI yang dirasakan dapat mengganggu kenyamanan pembangunan/investasi di daerah. 

Dalam SE bernomor R-1771/D/Dip/11/2019 tersebut dinyatakan supaya tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang dan/atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh oknum Kepala Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pegawai Kejaksaan atau pihak-pihak lain yang mengatasnamakan personil Kejaksaan RI.

Dalam Surat Edaran tersebut dihimbau untuk segera melaporkan kepada Pimpinan Tinggi Kejaksaan RI apabila menemukan adanya permintaan/intimidasi/intervensimelalui hotline laporan pengaduan (150227), Adhyaksa Command Centre WA 081318542001-2003 atau aplikasi Pro-Adhyaksa yang dapat diunduh melalui google playstore. Laporan diserta identitas pelapor, identitas terlapor, kronologis kejadian serta pendukung yang relevan.
Pihak Kejagung akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor sepanjang laporan berdasarkan itikad baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Posting Komentar

0 Komentar