Soal Penyederhanaan Birokrasi di Kabupaten Subang

SUBANG – Berkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengenai Penyederhanaan Birokrasi yang diantaranya penghapusan eselon 3 dan eselon 4, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada dasarnya menunggu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. Kata Wakil Bupati Subang, Agus Masykur hingga kini mengenai penyederhanaan birokrasi di tahun 2020 baru untuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat.
"Kita mah menunggu saja dari pemerintah pusat nanti juga ada regulasi atau aturan dari presiden tentang penghapusan eselon 3 dan eselon 4," tuturnya kepada ReporterJabar.com, Rabu (6/11/2019).
Kemudian kata Agus kalaupun akan diberlalukan di daerah, maka akan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sekarang hanya fokus bekerja. "Kami (sekarang) fokus bekerja. Soal urusan (yang) kaitan dengan penghapusan eselon 3 dan (eselon) 4 nanti misalkan segera ke daerah itu akan ada juklak dan juknis dari pemerintah pusat. ‎Sekarang mah fokus aja dulu bekerja," tuturnya lagi.
Sementara itu dikatakan Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan Karir BKPSDM Kab Subang, Doan Pahlevi mengapresiasi mengenai penyederhanaan birokrasi karena bisa mengefesienkan pelayanan kepada masyarakat.
Mengenai jabatan eselon 3 dan eselon 4 yang akan dipindahkan kepada jabatan fungsional diharapkan memperhatikan tunjangan. "Harapan kami jangan sampai hilang tunjangan karena efeknya besar. Terlebih tugas di lapangan semakin lebih dinamis. Kalau take home pay-nya kecil akan berpengaruh pada kerja. Minimal setara atau kalau bisa ditingkatkan karena kinerjnya supaya lebih profesional," ujarnya menjelaskan. 
Lalu dia menyebutkan bahwa untuk Kabupaten Subang rumpun jabatan fungsional ada sekitar 90-an jabatan.

Posting Komentar

0 Komentar