Antisipasi Kekeringan Pemkab Subang Susun Perbup

SUBANG - Untuk mengantisipasi dampak kekeringan bidang pertanian Pemkab Subang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Air dan Penertiban Jadwal Golongan Tanam Padi/Palawija di Kabupaten Subang. Perbup tersebut mengatur kerja lintas sektoral. Untuk pembahasannya dilakukan dalam Forum Group Discusion (FGD) di Hotel Nalendra Subang, Kamis (24/10/2019).
FGD dihadiri oleh Bupati Subang, H. Ruhimat GM Wilayah III PJT II Subang, Asisten Daerah (Asda) II dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, H. Hidayat serta perangkat daerah terkait diantaranya Camat, TNI, POLRI.
Dalam arahannya Bupati Subang menyebutkan sebelumnya perlu waktu melalui sosialisasi dengan menerapkan kedisiplinan dalam berbagai sektor agar tertib. "Sebelum penerapan perlu kedisiplinan dan perlu diberi waktu dulu melalui Sosialisasi," ujarnya.
Dalam FGD tersebut akhirnya diputuskan bahwa hasil rumusan draft Perbup tentang Tata Kelola Air dan Penertiban Jadwal Golongan Tanam Padi/Palawija di Kabupaten Subang akan disampaikan kepada Bupati oleh Dinas Pertanian pada 24 Oktober 2019.
Kemudian penyempurnaan draft Perbup tentang Tata Kelola Air hasil masukan pada FGD akan dilakukan oleh Bagian Hukum Pemda Kabupaten Subang.
Penandatanganan Perbup akan dilakukan setelah penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum Pemda Kabupaten Subang.
Sosialisasi Perbup akan dilaksanakan oleh Komisi Irisgasi/Dinas Pertanian setelah Perbup tentang Tata Kelola Air Dan Penertiban Jadwal Golongan Tanam Padi/Palawija diundangkan
Dijelaskan oleh Kepala BPBD, FGD ini untuk menyusun Perbup sebagai upaya tanggung jawab pemerintah untuk menentukan tanggung jawab kewenangan masing-masing lintas sektoral. "Sebagai regulasi untuk menentuan siapa berbuat apa kewenangannya apa," jelasnya.
Nanti diatur selanjutnya, kata Hidayat Perbup ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis oleh Komisi Irigasi. "Jadi nanti Komisi Irigasi yang mobile untuk mengontol mengawasi sampai sampai air ke tempat lokasi yang dituju untuk kepentingan pertanian. Mengenai golongannya sudah ditentukan oleh SK Gubernur dan SK Bupati," katanya.
"Peraturan bupati ini mutlak harus dibuat. Alhamdulillah hari ini konsep itu sudah rampung. Tingggal penerbitan yang sekarang tengah digarap oleh Bagian Hukum Pemda Kabupaten Subang," pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar