10 Anggota DPRD Jember Silaturahim ke LAK Galuh Pakuan. Ada Apa?

(Raja LAK Galuh Pakuan saat menerima Silaturahim Perwakilan Anggota DPRD Kab. Jember)

SUBANG – Sebanyak 3 orang Komisi A DPRD Kabupaten Jember yang terdiri dari melakukan silaturahim ke Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, Selasa malam (15/10/2019). 3 orang ini merupakan bagian dari 10 orang lainnya yang terdiri dari 8 oranng anggota dan 2 orang dari Sekretariat Dewan Kab. Jember.

Kedatangan mereka datang ke Subang untuk studi banding Reforma Agraria. Mereka diterima oleh Raja LAK Galuh Pakuan, Rahiyang Mandalajati Evi Silviadi di Karatwan Galuh Pakuan dalam suasana santai.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Tabroni menjelaskan bahwa studi banding untuk mengetahui implementasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Subang. Karena masalah pertanahan di Kabupaten Jember cukup krusial sampai ada tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan masalah Pertanahan. "Bahkan sampai hari tadi sejumlah mahasiswa melakukan aksi menuntut penyelesaian masalah Reforma Agraria," jelasnya.

Bahkan kata Tabroni, Kepala BPN Jember sudah berkirim surat kepada Bupati Jember mengenai Pembentukan GTRA. "Tetapi sayang belum ada tanggapan dari Bupati (Jember)," jelasnya.

Saking krusialnya masalah Reforma Agraria ini kata dia sampai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi menuntut DPRD supaya segera meminta pemerintah mengimplementasikan GTRA. "Jika tidak kata mereka supaya DPRD menggunakan hak interpelasi," kata Tabroni.

Lalu mengenai GTRA ini penting untuk kepastian hukum bagi rakyat dalam kepemilikan lahan. “Sehingga ketika rakyat merencanakan bertani, sudah bisa mengkalkulasi tentang komoditas yang dipilih sehingga bisa menguntungkan,” jelasnya.

Jadi lanjut Evi untuk implementasi GTRA memang harus ada dorongan kepada political will (kemauan baik) dari Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati untuk mengimplementasikannya. "Maka adalah sudah benar jika (DPRD Kabupaten Jember) berkirim surat (kepada Bupati Jember). Karena kuncinya ada di sana," jelasnya.

Lalu pembicaraan beralih mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dijelaskan Evi Silviadi menjelaskan pentingnya memberdayakan masyarakat adat berbagi tugas dengan pemerintah. Seperti dilakukan Masyarakat Adat LAK Galuh Pakuan bersama pemerintah daerah Kabupaten Subang membagi tugas. "Mana kewenangan pemerintah dan kewenangan masyarakat adat," jelas Evi.

Dengan pembangunan Desa Digital sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa meningkat daya tawar masyarakat desa dari objek menjadi subjek yang bermuara meningkatnya taraf ekonomi masyarakat desa.

Membangun desa digital yang akan berpengaruh besar. Dengan menciptakan desa dari objek menjadi subjek. Terutama menjadikan daya tawar desa meningkat.

Kata Evi kunci utama dalam Desa Digital ialah keterlibatan masyarakat adat untuk memajukan masyarakat desa demi kemajuan desanya.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui Desa Digital LAK Galuh Pakuan menginisiasi kerejasama tripartit antara sama tripartit antara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), BAKTI dan Icon plus. "Dalam Desa Digital kita inisiasi kerjasama tripartit antara Bumadesma, Bakti dan Icon plus yang membangun infrastruktur internet (di desa)," jelasnya.

Lalu keberadaan internet ini dikelola oleh Bumdesma supaya perputaran uang pemanfaatan internet tetap lebihi banyak berputar di desa. (Ist).