Wartawan Subang Tolak RUU KUHP yang Ancam Kebebasan Pers

SUBANG - Wakil Bupati Subang, Agus Masykur menyatakan siap memberikan dukungan pada aspirasi jurnalis yang menolak kekerasan kepada wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
Dikatakan Agus dirinya juga mendukung aspirasi wartawan yang menolak RUU KUHP yang diantara 10 pasalnya mengancam kebebasan pers.
Pihaknya kata Agus akan berdiskusi dulu dengan Bagian Hukum yang kemudian akan menyampaikan dukungannya melalui DPR RI Dapil Jabar IX.
"Pada dasarnya kita menolak kekerasan kepada siapapun. Begitu pula kepada wartawan. Mengenai dukungan pada penolakan 10 pasal RUU KUHP kami akan mendiskusikannya dengan Bagian Hukum untuk kemudian akan disampaikan melalui DPR RI Dapil Jabar IX Subang, Majalengka dan Sumedang," tuturnya  kepada kontributor Elshinta.com, Teddy Widara usai menerima aksi wartawan di Kantor Pemda Subang, Senin (30/9/2019).
Sebagai bentuk dukungan Wakil Bupati menuliskan kalimat dukungan di antara tanda tangan wartawan di atas spanduk.
Aksi demontrasi dilakukan wartawan Subang yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Subang (AWAS) Aini pertama kali mendatangi Kantor Polres langsung melakukan audiensi yang diterima langsung oleh Kapolres Subang, AKBP Teddy Fanani. Dalan audiensi tersebut perwakilan wartawan menyampaikan supaya jalinan kerjasama antara wartawan dengan aparat yang telah berjalan baik tetap terjaga dengan menghormati UU Pers sebagai landasan kerja pers.
Kemudian secara simbolis wartawan menyerahkan secara simbolis kesepakatan antara Kapolri dan Dewan Pers yang mengatur tentang mekanisme Dewan Pers.
Diharapkan Polri supaya bertindak profesional dalam menangani aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di kota-kota. Mereka juga menyayangkan sikap aparat yang berusaha menghalang-halangi waratwandalam melaksanakan tugas jurnalistiknya yang dilindungi oleh UU Pers.
Selama aksi mereka mengisinya dengan aksi teatrikal dan membawa sejumlah karton yang bertuliskan tentang tuntutan. Diantaranya supaya menghapus ‎10 pasal RUU KUHP yang disinyalir bisa menghambat kebebasan pers.
Sebagai bentuk solidaritas terhadap rekan-rekan awak media mereka meletakan ID Card ‎dan alat kerja di depan Mapolres Subang. Mereka berharap pesan ini sampai kepada Presiden dan Anggota DPR supaya bisa memberikan solusi terbaiknya.
Kepada aparat yang telah bertindak diluar batas supaya diberikan tindakan hukum sesuai peraturan.
Aksi mereka kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD dan Kantor Pemda Kabupaten Subang ‎untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar