Pemilu Legislatif 2019 Masih Sisakan Potensi Pidana Pemilu

(Kuasa Hukum bersama Pengadu dalam Sidang DKPP)

SUBANG – Pemilu Serentak tahun 2019 lalu masih menyisakan kasus gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Gugatan yang masih berjalan ialah dugaan keanggotaan ganda ‎salah satu calon anggota dewan terpilih yang hingga kini kasusnya masih ditangani oleh DKPP.
Menurut Kuasa Hukum Penggugat, Irwan Yustiarsa, SH, MH, menyebutkan dalam sidang yang dipimpin oleh Ida Budiarti mengenai keanggotaan ganda sekarang tengah diproses oleh DKPP dengan sidang terakhir pada 19 Agustus 2019 lalu. "Itu belum inkrah. Kita masih menunggu keputusan dari DKPP," katanya, Rabu (4/9/2019).
Kata dia bukti-bukti keanggotaan ganda yang bersangkutan sudah terbukti dalam persidangan. Bahkan menjelang persidangan 19 Agustus 2019 lalu yang bersangkutan masih terdata di partai lama itu dibuktikan oleh kesaksian salah seorang saksi secara tertulis selaku Wakil Ketua partai yang berangkutan," tuturnya sambil memperlihatkan surat pernyataan saksi.
Kemudian mengenai laporan masyarakat tentang dugaan politik uang yang dilakukan ‎salah seorang caleg pun tengah dimohonkan untuk dikabulkan. "Pada waktu itu Bawaslu Subang menyebutkan bahwa laporan yang yang disampaikan telah kadaluarsa. Tetapi kemudian ada dugaan Bawaslu (Subang) salah menafsirkan pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," bebernya.
Pada kesempatan Sidang DKPP kata Irwan Pihak Pengadu, Ibu Sri Rahayu Sugiarti mengutarakan kepada Majelis Hakim DKPP RI yang dipimpin Ibu Ida Budiarti kalau memang politik uang dan kepemilikan KTA Ganda diperbolehkan dalam Pemilu Legislatif 2019, maka dirinya meminta dibuatkan regulasi yang mengaturnya. "Maka buatkan aturan kalau money politic itu dilegalkan dalam Pemilu DPRD Subang oleh pihak Bawaslu RI dan Pihak Teradu Bawaslu Subang. Selanjutnya kalau memang dibolehkan Caleg DPRD Subang mempunyai KTA ganda dari partai politik yang berbeda. Maka mana yang bisa menghalalkan atau membolehkan aturan KTA ganda dari partai berbeda dalam Undang Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu R.I. dan Peraturan DKPP RI," katanya menirukan.
Lalu kata Irwan, pihaknya berharap DKPP mengabulkan pengaduan yang sudah terbukti didalam persidangan.
Selanjutnya dia menyebutkan apabila dikabulkan maka menjadi novum (bukti baru) ‎yang selanjutnya akan diproses hukum pidana Pemilu. (Ist/Satriya)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar