Masyarakat Adat Tangkuban Parahu Sampaikan 6 Tuntutan

LEMBANG - Masyarakat Adat Gunung Tangkuban Parahu dan Kasepuhan Kampung Adat Gamlok Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan pernyataan sikap terkait dinamika pasca erupsi Kawah Ratu. Menurut Budi Raharja selaku Pemangku Adat Gunung Tangkuban Parahu karena Gunungn Tangkuban Parahu bagi masyarakat Cikole memiliki nilai penting. Oleh karena itu warga adat meminta Gunung Tangkuban Parahu supaya dijaga tidak terlalu banyak dicampuri tangan manusia.
Mereka yang terdiri dari pemangku adat dan warga sekitar gunung menyampaikan enam poin pernyataan.
"Poin pertama, kami mohon pemerintah pusat hingga desa untuk lebih memperhatikan lagi kondisi masyarakat yang terkena dampak. Karena setelah erupsi, belum pernah ada pemerintah desa yang turun langsung ke warga sekitar gunung untuk memberikan arahan terkait jalur evakuasi apabila terjadi letusan yang lebih besar," katanya, Selasa (3/9/2019).
Lalu kedua, pihaknya meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk membuat jalur evakuasi atau mengecek kembali jalur evakuasi yang sudah ada. BPBD juga diminta memberi arahan atau pelatihan evakuasi kepada masyarakat sekitar gunung untuk menghadapi situasi terburuk.
Kemudian, ketiga kata Budi berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertanggungjawab atas kerusakan kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu yang membuat masyarakat sekitar gunung kesulitan air bersih. "Hutan sebagai kawasan resapan air sudah rusak. Ditambah, kawasan pinggir kawah Ratu banyak berdiri bangunan beton dan tembok sehingga air hujan tidak bisa meresap dan tanah tidak dapat menyimpan air," kata dia.
Keempat, kata dia Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga diminta untuk lebih aktif lagi menyampaikan kondisi terkini terkait aktivitas gunung kepada masyarakat sekitar.
Poin kelima lanjut Budi, kepada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) selaku pengelola TWA Tangkuban Perahu, pihaknya mendesak agar tak melibatkan masyarakat kampung Cikole dalam konflik sosial.
"Serta point ke-6, pengelola harus mengedapankan keamanan pengunjung dan masyarakat Cikole dan tidak mengeksploitasi demi keuntungan perusahaan semata tanpa memperhatikan akibat kerusakan hutan konservasi dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya.
Menurut dia, selama sebulan erupsi, pengelola TWA Tangkuban Parahu tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada pedagang yang terdampak. Justru, mereka kerap dijadikan tameng dan alasan agar kawasan TWA segera dibuka kembali untuk umum.
"Misalnya dengan aksi nyata menyalurkan bantuan langsung atau kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar gunung. Semuanya tidak dilakukan oleh pengelola alias nihil," tuturnya.
Lalu pihaknya meminta semua pihak sepakat untuk tidak mengganggu Gunung Tangkuban Parahu dalam melakukan aktivitas vulkanisnya. "Karena semua ini adalah kehendak Yang Maha Kuasa, semua peristiwa alam yang terjadi pasti sebagai pertanda dan selalu membawa hikmahnya bagi manusia," pungkasnya. (Ist/AB)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar