Soal Pengelolaan TWA Tangkuban Parahu, LAK Galuh Pakuan akan Dorong Libatkan KPK

SUBANG – Paska mendapatkan respon dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terkait peninjauan ulang pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu oleh PT Graha Rani Putera Persada (GRPP), Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan dan Pemkab Subang, memohon Kantor Staf Presiden (KSP) bisa memfasilitasi adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri – Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Keuangan.
Hal itu menurut Resi LAK Galuh Pakuan M. Irwan Yustriarsa SH, sebagai tindak lanjut dan penguatan terhadap posisi pengelolaan TWA Tangkuban Parahu oleh Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jawa Barat, sesuai usulan yang dilayangkan Bupati Subang Ruhimat kepada Presiden Jokowi melalui Kemendagri.
"Kami mohon kepada Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi Politik KSP Ariani Djalal, untuk membantu kami LAK Galuh Pakuan dan Pemkab Subang, agar TWA Tangkuban Parahu kembali ke pangkuan Bangsa Sunda, dan di kelola oleh Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar, yang diperkuat oleh SKB 3 Menteri," ujar Irwan SH kepada wartawan di Subang, Kamis (22/8/2019).
Selain itu kata Irwan, SKB 3 Menteri untuk pengelolaan TWA Tangkuban Parahu oleh Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar, harus dilaporkan ke KPK, agar dikemudian hari tidak menjadi temuan hukum. Meski jika mengacu kepada amanat Presiden dan amanat Undang-undang Otonomi Daerah TWA Tangkuban Parahu itu merupakan potensi dan aset yang dimiliki oleh Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar, yang harus digali untuk kesejahteraan warga masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap APBN melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Sebagai legalitas SKB 3 Menteri nanti, dalam pengelolaan TWA Tangkuban Parahu nanti, kita dorong ke KPK, agar tidak menjadi temuan hukum, walaupun Undang-Undang Otonomi Daerah sudah jelas mengamanatkan, pengelolaan potensi dan aset yang ada harus digali sebesar-besarnya oleh daerah, dan menjadi pendapatan asli daerah, kontribusi kenegara bisa melalui PNBP," terangnya.
Irwan menegaskan, tidak cukup sampai disitu jika Presiden mencabut pengelolaan TWA Tangkuban Parahu dari PT GRPP, KPK harus mengaudit PT GRPP, karena ada indikasi korupsi yang cukup besar yang dilakukan PT GRPP selama 10 tahun berjalan mengelola TWA Tangkuban Parahu, baik dari tiket masuk yang tidak masuk diakal, penguasaan lahan parkir yang seharusnya diserahkan pemgelolaannya kepada Pemkab Subang, penguasan trayek angkutan dilokasi TWA Tangkuban Parahu yang tidak melibatkan Dishub Provinsi Jawa Barat, dan pidana atas dugaan perusakan lingkungan, atas penebangan pohon Pamanah Rasa yang dilindungi Undang-undang Leks Spesialis.
"Kami tidak akan puas sampai pencabutan pengelolaan saja, kami juga akan mendorong kasus PT GRPP itu ke KPK dan Mabes Polri, atas dugaan korupsi dan dugaan perusakan lingkungan, yakni penebangan pohon lindung Pamanah Rasa yang sangat disakralkan oleh Bangsa Sunda, sekaligus dilindungi Undang-undang Leks Spesialis," pungkas Irwan.

Disclaimer

Opini menjadi tanggungjawab penuh penulis. Hak Jawab atas Artikel/Berita diberikan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers