LAK Galuh Pakuan Desak KPK Tangani Indikasi Korupsi di TWA Tangkuban Parahu

Subang - Terkait Banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkubam Parahu selama ini, sehingga Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun tangan untuk menangani dugaan korupsi yang dilakukan PT GRPP.
Resi LAK Galuh Pakuan M. Irwan Yustriarsa SH, dugaan korupsi yang dilakukan PT GRPP selama ini yaitu, ada indikasi penguasaan trayek angkutan dari terminal Jayagiri ke lokasi kawah ratu, yang tanpa melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bahkan perijinannya diduga bodong, sekaligus penguasaan trayek angkutan itu, mematikan para pengusaha angkutan lokal, yang sebelumnya bisa hidup di lokasi TWA Tangkuban Parahu.
"Kami memandang perlu KPK untuk turun tangan, karena indikasi korupsi yang dilakukan PT GRPP tidak hanya dari tiket masuk ke TWA Tangkuban Parahu saja, yang masuk ke kas negara hanya pendapatan negara bukan pajak saja, tetapi peguasaan trayek yang juga diduga bodong, alias tanpa izin dari Dishub Provinsi," ungkap Irwan kepada wartawan di Subang, Jum'at (23/8/2019).
Selain itu kata Irwan, mengenai dugaan perusakan alam dengan melakukan penebangan pohon Pamanah Rasa yang dilindungi Undang-undang leks spesialis, untuk lahan parkir kendaraan para pengunjung di kawasan TWA Tangkuban Parahu, termasuk penguasaan atas lahan parkir kendaraan, yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Subang.
"Semua indikasi itu, sekiranya bisa menjadi bahan bagi KPK, untuk menyentuh PT GRPP," tegasnya.
Yang lebih tidak manusiawi lagi dari tindakan PT GRPP selama 10 tahun berjalan mengelola TWA Tangkuban Parahu itu lanjut Irwan, seperti yang disampaikan warga pedagang di TWA Tangkuban Parahu kepada BKSDA dan KSP beberapa waktu lalu, PT GRPP terkesan arogan, bahkan warga pedagang harus membuat kartu identitas pedagang yang nilainya antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per-pedagang, perpanjangan setiap tahun sebesar Rp500 ribu per-pedagang, bahkan setiap hari para pedagang pun dipungut tiket masuk sebesar Rp17 ribu per-perdagang per-hari.
"Keluh kesah para pedagang pun BKSDA dan KSP sudah tahu, bagaimana sikap arigansi pengelola terhadap para pedagang, dan itu tidak bisa di tolelir lagi," ucap Irwan.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini LAK Gakuh Pakuan, dan Pemkab Subang, akan mendatangi Mabes Polri dan KPK, untuk menyampaikan bukti-bukti pelanggaran yang sudah dilakukan oleh PT GRPP selama ini di TWA Tangkuban Parahu. (Satriya/Ist)
Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar