Inilah Alasan Bupati Subang Meminta Presiden Evaluasi Pengelolaan Tangkuban Parahu


SUBANG – Akhirnya Bupati Subang Ruhimat melayangkan surat kepada Presiden, terkait evaluasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu oleh PT. Graha Rani Putera Persada (GRPP), dengan Nomor Surat Pm.01/16/29/Pem.
Surat tersebut merupakan desakan dari elemen masyarakat dan Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, yang meminta pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu dikembalikan ke Pemerintah Daerah.
"Kami juga telah mengevaluasi terhadap keberadaan PT GRPP, sebagai pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, yang  dapat disimpulkan bahwa Tangkuban Parahu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem budaya masyarakat Jawa Barat (Sunda) umumnya, dan khususnya Subang," ujar Ruhinat kepada wartawan di Subang, Jum'at (16/8/2019).
Pertimbangan lainnya kata Ruhimat, proses penunjukkan PT GRPP sebagai pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh Menteri Kehutanan, pada tahun 2009 itu, tidak memperhatikan aspek, dan nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat (Sunda).
"Sejak awal ditunjuknya PT GRPP oleh Menteri Kehutanan itu, sudah mendapat penolakan keras dari masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Subang, bahkan kami pun tidak dilibatkan secara aktif dalam penunjukan TWA tersebut, kerap sekali PT GRPP selalu mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, yang menyinggung keberadaan masyarakat Kabupaten Subang, hanya karena berkuasa atas pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, sehingga berpotensi terjadinya konfliks sosial," tegasnya.
Ruhimat pun mengakui, bahwa PT GRPP sebagai pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu, tidak berkontribusi positif terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Subang, bahkan mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban atas pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.
"Dalam surat kepada Presiden yang beraifat penting ini, kami meminta Menteri Lingkungan Hidup, untuk mengevaluasi/meninjau ulang keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 306/KTPS-II/2009 tentang penunjukan PT GRPP sebagai pengusahaan TWA Gunung Tangkuban Parahu, dan selanjutnya pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu dapat dikelola oleh BUMD Kabupaten Subang," pungkas Ruhimat.
Sebagaimana diketahui surat Bupati Subang Ruhimat kepada Presiden, atas usulan Maruarar Sirait yang akrab dipanggil Bang Ara saat menggelar reses di Pintu masuk TWA Gunung Tangkuban Parahu pada Senin (12/8/2019) malam.
Dalam kesempatan tersebut Bang Ara banyak menerima aspirasi dari masyarakat, terkait keberadaan PT GRPP, yang dinilai tidak menghormati kaidah-kaidah dan kearifan lokal serta nilai budaya kesundaan yang dianut masyarakat Kabupaten Subang dan Jawa Barat.
Atas dorongan itulah Bang Ara meminta Bupati Subang Ruhimat, segera membuat surat penting yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi, terkait evaluasi pengelolaan Tangkuban Parahu oleh PT GRPP.
[16/8 19:03] Ruslan RRI: KBRN, Subang : Surat Bupati Subang Ruhimat kepada Presiden RI, yang berisi permohonan mengevaluasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu, yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 306/KPTS II/2009, yang menunjuk PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) sebagai pengelola, sudah disampai di Kantor Staf Kepresidenan, Jum'at (16/8/2019).
Staf Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Kantor Kepresidenan Ariyani Djalal menyebutkan, atas surat Bupati Subang ini, KSP siap membantu, bahkan KSP konsen agar dapat diselesaikan dengan baik, sehingga polemiks tentang TWA Gunung Tangkuban Parahu antara PT GRPP sebagai pengelola dengan masyarakat Subang khususnya dan Jawa Barat/Sunda pada umumnya, bisa secepatnya selesai.
"Surat Pak Bupati Subang Ruhimat, pertanggal 16 Agustus 2019, dengan nomor surat Pm. 01/16/29/Pem. kepada Presiden RI, tentang permohonan mengevaluasi pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh PT GRPP, sudah kami terima, dan kami siap dan konsen membantu agar cepat selesai," ujar Ariyani melalui pesan singkat yang diterima wartawan di Subang, Jum'at (16/8/2019).
Ariyani mengatakan, KSP sudah memahami isi surat Bupati Subang, tetang evaluasi pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Parahu oleh PT GRPP.
"Kami segera meneruskan surat Pak Bupati Subang ini kepada Bapak Presiden Jokowi, teekait TWA Gunung Tangkuban Parahu ini," terangnya.
Ariyani menegaskan, penyelesaian TWA Gunung Tangkuban Parahu telah sesuai dengan mandat Undang-undang konservasi tetap berkelanjutan, sekaligus menyelesaikan polemiks antara PT GRPP dengan masyarakat Subang dan Jawa Barat (Sunda), terkait kaidah-kaidah, kearifan lokal dan budaya Sunda yang sudah dilanggar PT. GRPP.

Berikut isi surat Bupati Subang selengkapnya.
Kepada Yang Terhormat,
Bapak Presiden RI
Memperhatikan dinamika yang terjadi atas tuntutan masyarakat Kabupaten Subang khususnya dan masyarakat Jawa Barat umumnya, berkenaan dengan pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu (TWA TP), kami telah mengevaluasi terhadap keberadaan PT GRPP dalam pengelolaan TWA TP dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Gunung Tangkuban Parahu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem budaya masyarakat Jawa Barat (Suku Sunda) umumnya dan masyarakat Kabupaten Subang khususnya.
2. Bahwa proses penunjukkan PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu oleh Menteri Kehutanan pada Tahun 2009 tidak memperhatikan aspek atau nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat.
3. Bahwa sejak awal pengelolaan TWA Tangkuban Parahu oleh PT GRPP mendapat penolakan keras dari masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Kabupaten Subang, bahkan Pemkab tidak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan TWA Tangkuban Parahu.
4. Bahwa manajemen PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu kerap kali membuat kebijakan atau tindakan yang kontroversial dan menyinggung keberadaan masyarakat Kabupaten Subang, hanya karena merasa berkuasa atas pengelolaan TWA Tangkuban Parahu sehingga berpotensi untuk terjadinya konflik sosial.
5. Bahwa PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu tidak berkontrobusi positif terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Subang bahkan mengabaikan kewajiban atas pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU 28 tahun 2009.
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon agar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan evalusasi terhadap keputusan Menhut No 306/KPTS-II/2009 tentang penunjukkan PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu. Selanjutnya untuk pemgelolaan TWA Tangkuban Parahu dapat dijalankan oleh BUMD Kabupaten Subang.
Tembusan surat disampaikan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan Anggota DPR RI Maruarar Sirait S.Ip.

Share on Google Plus

0 Comments:

Posting Komentar