Pemkab Subang Diserahi 25 Laporan Dugaan Pelanggaran PPDB


SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang telah diserahi laporan 25 tindak dugaan pelanggaran dalam sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Menurut Pelapor yaitu Iwan Masna pihaknya telah menyerahkan langsung kepada Bupati Subang, H. Ruhimat. Dengan didominasi oleh dugaan penyalahgunaan data Surat Keterangan (Suket) Domisili.
"Ada 25 laporan (pelanggaran) yang saya berikan ke Bupati yang di situ ada indikasi nyata dugaan pelanggaran penggunaan Suket," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7/2019).
Kata dia sesuai ketentuan penggunaan Suket itu bisa diberikan apabila telah tinggal selama 6 bulan. "Siswa didik yang tinggal di Tanjungsiang bolak-balik ke Subang? Saya rasa itu tidak mungkin," jelasnya.
Oleh karena itu sambung dia sebaiknya pemerintah sebelum memberlakukan sistem zonasi harus menciptakan pemerataan pendidikan terlebih dahulu dan mempersiapkan secara matang. 
Diantaranya di Kecamatan Cisalak yang belum ada SMA atau SMK negeri sehingga yang siswa yang belum mampu masuk negeri harus sekolah ke sekolah swasta di sekitar kecamatan Cisalak. "Kalaupun meneruskan ke SMA Negeri harus keluar kecamatan dengan menempuh jarak yang cukup jauh dan terbebani biaya," jelasnya lagi.
Oleh karena itu dia mendesak pemerintah supaya segera membangun fasilitas pendidikan sebagai bentuk pemerataan sebelum diberlakukannya sistem zonasi.‎ Supaya tujuan pendidikan yang berkeadilan bisa terwujud. (Satriya)
Share on Google Plus