MK Nyatakan 3 Perkara PHPU Tidak Lanjut, Ini Rinciannya


SUBANG – Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan selanya membacakan 3 perkara PHPU dihentikan. Dikatakan Ketua KPU Kabupaten Subang, Suryaman menyebutkan diantaranya ialah permohonan dari Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan (Dapil) VII dihentikan tidak sampai pada tahap pembuktian karena permohonan yang diajukan bukan mebatalkan SK KPU RI Nomor 987.
Kemudian perkara yang diajukan Partai Golongan Karya (Golkar) dari Dapil XI Provinsi Jawa Barat, MK dalam putusan selanya menyebutkan ada renvoi menyangkut hal yang subtantif. "Karena MK ada me-renvoi dari permohonan di Samarinda IV Kalimantan menjadi Provinsi Jawa Barat XI," jelasnya, Selasa (23/7/2019).
Sedangkan kasus pemohonan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang tercatat dalam perkara nomor 199 atas nama Aron karena yang bersangkutan tidak hadir pada persidangan pertama dan kedua kemudian DPP-nya manarik perkara untuk tidak dilanjutkan. Masih pada nomor perkara yang sama yaitu 199 juga terdapat kasus yang melibatkan partai politik. Hari ini KPU Subang akan mengikuti Sidang MK yang diajukan partai politik di MK.
Untuk selanjutnya kata Suryaman, KPU Kabupaten Subang akan segera menindalanjuti hasil putusan MK melalui Rapat Pleno Pleno Penetapan setelah ada surat resmi dari KPU RI dan arahan selanjutnya. "Direncanakan paling paling lambat pada Selasa depan," pungkasnya.
Share on Google Plus