KSP dan LAK Galuh Pakuan Siap Dorong Desa Wisata Tonjolkan Kearifan Lokal

SUBANG - Kunjungan Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, dan Staf Kantor Kepresidenan Ariyan Djalal di Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, Minggu (7/7/2019), dalam rangka penguatan program Desa Wisata dan pengembangan plasma rempah-rempah, dari program kawasan desa berbasis rempah tersebut mendapat sambutan positif dari warga desa dan sejumlah aparatur desa.
Ketua Karang Taruna Desa Rancamanggung, Ahmad Ghozali menyatakan, kehadiran Raja LAK Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi dan Staf Kantor Kepresidenan Ariyani Djalal, merupakan kesempatan emas bagi warga Desa Rancamanggung untuk maju dalam berbagai hal, mulai dari pertanian, kewirausahaan pendidikan berbasis pesantren serta tekhnologi. "Terlebih program yang di tawarkan dari Pemerintah pusat ini, yang kebetulan sudah sinergi, tinggal mendapatkan dukungam saja dari semua pihak," ujar Ghozali kepada Wartawan di Subang, Minggu (7/7/2019).
Namun kata Ghozali, pihaknya berkeinginan mendirikan sebuah pesantren berbasis kewirausahaan, sekaligus terbuka menerima kemajuan zaman. "Insya Allah, semua konsep yang sudah kita siapkan bisa sinergi dengan program yang ditawarkan kang Raja Galuh Pakuan dan Bu Ariyani Djalal dari KSP," imbuhnya.
Sedangkan menurut Kepala Desa Rancamanggung H. Abas Sujana, program yang ditawarkan Raja Galuh Pakuan dan KSP ini, sangat mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami," terang H. Abas.
Selain program desa wisata dan pengembangan plasma rempah-rempah kata Abas, program lainnya dibutuhkan masyarakat desa Rancamanggung yakni program pelatihan, pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, yang dibarengi dengam perwujudan bantuan permodalan dari pemerintah pusat  serta pembinaan dari hulu hingga hilir. "Yang kami butuhkan saat ini, semua program itu, bagaimana pemberdayaan SDM dan SDA yang ada di wilayah kami, juga bantuan permodalan, sekaligus pembinaan dari hulu ke hilir, agar semuanya tuntas," tegasnya.
Sumberdaya alam yang sudah tersedia dan siap dikembangkan di desa Rancamanggung selain objek wisata pelesiran yang saat ini sedang dibangun oleh pihak swasta, dan investornya asli warga lokal Desa Rancamanggung, juga banyak hasil bumi yang bisa dijual melalui program desa wisata dan plasma rempah-rempah yaitu singkong, kencur lada, dan serai wangi.
"Sebenarnya semua tanaman di desa Rancamanggung ini, semuanya bisa tumbuh dengan baik, namun perlu dukungam dalam hal produksi dan pemasaran," katanya.
Sementara itu Raja LAK Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, menilai bahwa keberadaan Desa Rancamanggung ini, merupakan desa yang kaya akan potensi alamnya, dalam mengembangkan sebuah desa wisata, dan plasma rempah-rempah.
Namun kata Evi, program yang ditawarkannya itu bisa berjalan sesuai harapan semua pihak, jika adanya kemauan yang kuat dari masyarakat desa Rancamanggung, dalam mempertahankan kearifan lokal masyarakat.
"Kami mendukung apa yang saat ini sedang dikembangkan di Desa Rancamanggung ini, sekaligus bisa sinergi dengan program yang kita tawarkan ini, tetapi yang saya mau, di objek wisata Pelesiran ini, tidak ada cotage atau bungalaw yang dibangun, tetapi rumah warga yang dijadikan home stay yang ditawarkan kepada wisatawan, dengan menu makanan dan buah-buahan serta rempah-rempah yang dihasilkan masyarakat, yang menjadi daya jual ke wisatawan baik domestik maupun mancanegara," kata Evi.
Evi juga mengatakan, bahwa kearifan lokal yang harus ditonjolkan dalam program desa wisata ini, sesuai dengam harapan Presiden Jokowi. "(Yaitu) agar masyarakat desa mampu menonjolkan kearifan lokal daerah, yang juga sesuai amanat undang-undang desa," terangnya.
Dibagian lain Staf Kepresidenan Ariyani Djalal menyatakan, pihaknya siap mendukung keinginan Ketua Karang Taruna dan Kades Rancamanggung, dengan syarat adanya keseriusan dari masyarakat dan aparatur desa, agar program yang ditawarkan Pemerintahan Jokowi, bisa tepat guna dan tepat sasaran. "Sesuai amanat UU Desa, usulan untuk membangun desa ini, bukan dari pemerintah pusat, tetapi usulan itu datang dari bawah, atau masyarakat desa itu sendiri, sehingga pemanfaatan dana desa, dan semua bantuan ke pemerintahan desa, baik yang bersumber dari APBD Kabaupaten, Provinsi dan APBN, bisa tepat guna, dan tepat sasaran," pungkasnya. (Ist/Rel/Satriya)
Share on Google Plus