GTRA Kabupaten Subang Akan Prioritaskan 5 Desa

SUBANG – Raja LAK Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi yang Selaku Dewan Pengarah Tim Teknis Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Subang menyatakan optimis program ini bisa berjalan lancar. "Bahkan (Subang) bisa menjadi percontohan nasional dalam Reforma Agraria," ujarnya usai menggelar Rapat Internal di Subang, Jum'at (19/7/2019).
Sebagai langkah awal kata dia dari 48 desa akan memprioritaskan penyelesaian di 5 desa dengan luas lahan sekitar 1.250 ha untuk dibagikan kepada masyarakat penggarap. "Selanjutnya menyelesaikan 43 desa yang lainnya," imbunya.
Lalu paska pembagian hak atas tanah, masyarakat penerima manfaat akan diberikan pendampingan berupa pemberdayaan dalam mengelola lahan, sehingga masyarakat benar-benar sejahtera. "Seperti diberikan modal untuk menanam padi, palawija, atau rempah-rempah, sehingga masyarakat penerima manfaat bisa sejahtera, yang diharapkan percontohan itu nanti, bisa menjadi pilot project nasional," imbuhnya.
Dalam rapat internal GTRA Kabupaten Subang tersebut dibahas tentang inventarisir luas lahan yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Termasuk berupaya antisipasi gejolak di masyarakat terkait reforma agraria tersebut.
Dewan Pengarah Tim Reforma Agraria Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, Markus mengungkapkan 50% luas lahan di Kabupaten Subang merupakan lahan bekas PNT Land, pada tahun 1954 Pemerintah membeli lahan itu, kemudian sebagian besarnya digunakan untuk kawasan hutan. Sedangkan yang masih berupa perkebunan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTPN VlII, sisanya dibagikan kepada masyarakat melalui proyek landform yang sekarang disebut Reforma Agraria.
"Namun pembagian lahan tersebut pada waktu itu belum selesai dilakukan Pemerintah, maka saat ini dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tentang Reforma Agraria," ujarnya.
Menurut dia, mengenai luas TORA tersebut, Tim Teknis GTRA Kabupaten Subang, harus menginventarisir ulang TORA yang berada di 48 desa di sejumlah kecamatan. "Diharapkan dengan Perpres itu, tim teknis GTRA Kabupaten, bisa menyelesaikannya, yang kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat, untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Dibagian lain, Rama Agung LAK Galuh Pakuan, Ahmad Saepudin berharap tim teknis GTRA dalam tugasnya harus mengacu kepada petujnjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta amanat Perpres, agar masyarakat penggarap khususnya, tidak merasa resah atas kehadiran tim teknis GTRA di daerah. Sehingga tim tekknis pada saat melakukan inventarisir TORA, harus memperhatikan aspek legalitas TORA, dan mengetahui sasaran yang akan dicapai, sehingga timbul keamanan dan kenyamanan di masyarakat.
"Paling pokok yang harus diperhatikan betul oleh tim teknis GTRA Kabupaten, prikeadilan sesuai dengan amanat Perpres yang ada," terang Ahmad.
Sebaliknya ia mengimbau kepada masyarakat penggarap yang dimaksud Perpres 86 tahun 2018 supaya ikut membantu tim teknis GTRA. Karena tujuannya untuk melegalkan tanah garapan menjadi hak milik, demi kesejahteraan masyarakat. "Dengan menunjukan data-data kepemilikan, dan penguasaan tanah garapan itu, jika sudah valid dan akurat nanti tanah yang bersangkutan akan dilegalkan dan dibagikan kepada masyarakat, untuk disertifikatkan, kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat," tuturnya.
Sementara itu Staf Kantor Presiden Ariyani Djalal mengatakan, mewakili Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan, banyak TORA di Kabupaten Subang yang bisa diselesaikan oleh tim teknis GTRA, dan bisa menjadi contoh tim GTRA di tingkat nasional.
"Yang paling penting, dalam melaksanakan Reforma Agraria ini, yaitu aksesibilitas, yang sudah mulai ketemu ada 48 desa di sejumlah kecamatan yang bisa menjadi percontohan tim GTRA di tingkat nasional," ucap Ariyani.
Ariyani juga menyambut positif terkait pernyataan Dewan Pengarah Tim Teknis GTRA Kabupaten Subang Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, yang akan melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima hak tanah nanti, melalui pemberdayaan lahan, untuk kegiatan perekonomian kerakyatan, yang tentunya sangat membantu mewujudkan amanat Perpres dalam mensejahterakan rakyat melalui pembagian sertifikat tanah nanti.
"Peran dan partisipasi masyarakat seperti Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, yang sebenarnya dibutuhkan Pemerintah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang nantinya disinergikan dengan bantuan dana dari APBD dan APBN, dan partisipasi ini kita harapkan tumbuh dari bawah seperti yang disampaikan Raja LAK Galuh Pakuan tadi," katanya. (Ist/Satriya)
Share on Google Plus