Cara LAK Galuh Pakuan Bangun Peradaban

SUBANG – Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan sebagai lembaga Mandiri atau independen memiliki tujuan untuk membangun peradaban sebagai kekuatan sosial dalam mengawal pembangunan. "Untuk itu Galuh Pakuan sebagai lembaga adat akan bermitra dengan pemerintah dalam mengelola pembangunan supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat," tutur Raja LAK Galuh Pakuan, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi kepada wartawan.

Dalam kiprahnya LAK Galuh Pakuan, kata Evi akan bermitra dengan semua stakeholder dan elemen masyarakat termasuk kontrol sosial baik jurnalis maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Khususnya bermitra dengan jurnalis sebagai kontrol sosial dalam mengawal pembangunan. Caranya memberikan masukan kepada pemerintah melalui karya jurnalistik dengan memotret kinerja aparatur pemerintah melalui laporan berita yang dimuat atau yang disiarkan. "Pemberitaan yang dibuatnya bisa memberikan gambaran situasi dan kondisi masyarakat. Di dalamnya tergambar apakah yang dibutuhkan masyarakat sudah terpenuhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah atau sebaliknya kebijakan pemerintah sudahkah selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat?" imbuhnya.

Karena kata dia seringkali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan dan muatan-muatan idealis tetapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. "Inilah yang harus disambung atau di pertemukan oleh jurnalils atau LSM selaku kontrol sosial," tegasnya.

Sebagai lembaga yang mandiri LAK Galuh Pakuan memiliki cita-cita untuk menjadikan Tatar Sunda berperan besar di daerahnya sendiri dengan mengelola kekayaan alam. Khususnya di Subang yang menjadi bagian dari Tatar Sunda sebagai daerah yang cukup dinamis dengan berbagai Dinamika Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang akan berdampak pada dinamika di daerah khususnya di Tatar Sunda.

Dinamika itu perlu mendapatkan pengawalan supaya manfaat pembangunan bisa dirasakan dengan lebih berkeadilan. "Terutama manfaat bisa dirasakan secara adil khususnya buat masyarakat sekitar baik secara ekonomi maupun sosial," pungkasnya.
Share on Google Plus