Inilah Jawaban Pemkab Subang atas Rekomendasi KPK


SUBANG – Untuk mendukung Visi “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter” dan Misi I yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Terbuka, Serta Pelayanan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang telah siap melayani usulan Hibah dan Bansos masyarakat melalui aplikasi berbasis online “Si Abah Jawara” atau Sistem Aplikasi Hibah dan Bansos. Dikatakan Kepala Dinas Komuniasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Subang, Sumarna aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Subang ini juga sebagai respon rekomendasi Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Koorsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik dan salah satunya adalah Aplikasi Hibah Bansos. “Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan penganggaran Hibah dan Bansos di perubahan anggaran dan pada tahun 2020 memiliki kualitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan dapat dijalankan sesuai aturan serta sesuai rencana sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Subang,” tuturnya melalui Siaran Pers yang diterima Reporter Jabar, Rabu (8/5/2019).
Kata Sumarna “Si Abah Jawara” disusun mengacu kepada Peraturan Bupati Subang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Subang No. 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bansos Kabupaten Subang.
Kemudian dijelaskan setiap masyarakat atau organisasi yang ingin mengajukan proposal hibah Bansos melalui aplikasi “Si Abah Jawara” cukup mendaftarkan melalui aplikasi setelah itu Pemerintah Kabupaten Subang akan memverifikasi.
Berikut adalah tahapan verifikasi yang akan dilalui:
TU Pimpinan akan memverifikasi kelengkapan proposal dan dokumen pendukungnya. Kemudian Bupati/Wakil Bupati melalui Asda akan melakukan verifikasi proposal tersebut dan mendisposisi proposal kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Selanjutnya SKPD terkait akan memeriksa proposal tersebut dan memberikan rekomendasi besaran dana yang diusulkan untuk diberikan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memeriksa usulan dana dari SKPD dan tim pertimbangan untuk kemudian memberikan rekomendasi final dana yang akan diberikan.
- Selanjutnya, seluruh proposal yang diberikan rekomendasi dana akan dikumpulkan dalam dokumen Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC PBH) Bupati/wakil Bupati akan memeriksa DNC PBH. Apabila disetujui maka proposal-proposal yang termasuk dalam DNC PBH tersebut siap disalurkan
Untuk lebih jelasnya kata Sumarna bisa mengakses aplikasi melalui link: https://siabah.subang.go.id dan untuk melihat proposal yang diajukan melalui: https://siabah.subang.go.id/proposal. Sedangkan untuk lebih tahu secara detail bisa mengakses Youtube di: https://youtu.be/tD1-Vt_l-9A
Dia juga menginformasikan bahwa masyarakat perlu tahu sebagaimana tercantum dalam regulasi Peraturan Bupati Subang No. 6 tahun 2013, usulan Hibah dan Bansos tersebut dibatasi waktu. “Khusus untuk usulan ke Tahun Anggaran 2020 dibatasi sampai akhir bulan Mei 2019 dan untuk usulan ke Perubahan Anggaran tahun 2019 dibatasi sampai akhir bulan Juni 2019. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat yang ingin mengusulkan Hibah dan Bansos  dapat mengusulkan sebelum deadline waktu yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Share on Google Plus