"People Power" Menurut GP Ansor Subang

SUBANG – Aksi People Power pada 22 Mei 2019 mendatang yang berkaitan dengan penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 dinilai lebih banyak mudharatnya daripada nilai positifnya. Oleh karena itu kata Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Subang, Asep Alamsyah harus menghargai institusi negara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). "Bukan dengan pengerahan massa tapi dengan apa dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Intinya kami Ansor menolak itu (Aksi People Power)," ujarnya kepada Reporter Jabar ditengah kegiatan Multaqo di Islamic Centre Subang, Senin (20/5/2019).
Selanjutnya kata Asep pihak GP Ansor dan Banser Kabupaten Subang menunggu instruksi pimpinan pusat untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Apabila nanti terjadi hal-hal yang kurang berkenan ingin memecah belah bangsa ini, " imbuhnya.
Alasan penolakan terhadap aksi People Power, kata Asep ialah khawatir akan ditunggangi oleh aksi teroris seperti yang ditangkap aparat kepolisian. "Itu fakta. (Kita khawatir) ketika pengumuman hasil (pemenang) presiden nanti akan ada ledakan bom. Itu yang kita khawatirkan," bebernya.
Kemudian kata dia sangat menghargai pengungkapan pendapat di muka umum. "Kalau ekspresi publik dalam mengungkapkan pendapat di muka umum itu sah-saha saja tapi kita khawatir ditungangi," tegasnya lagi.
Selain ditunggangi oleh aksi teroris, pihaknya mengkhawatirkan adanya aksi dari pihak yang ingin mengubah negara. "Seperti eks HTI. Walaupun (HTI) telah dibubarkan tetapi pemikirannya masih beredar di medaio-media sosial. Dan provokasi-provokasi oleh eks HTI itu masih kuat beredar," jelasnya.
Kemudian dia berharap usai Pemilu semua pihak kembali bersatu sama-sama membangun Indonesia. "Intinya setelah pemilu selesai kita bersatu lagi tak ada 'kampret' atau 'cebong' lagi. Yang ada Indonesia sama-sama membangun," katanya.
Kalau ada keberatan terhadap hasil Pemilu itu bisa dilakukan melalui jalur yang ada. "Kalau pun ada tidak sepakat kita lakukan sesuai dengan jalur hukum di MK atau DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, red)," pungkasnya.
Share on Google Plus