Inilah Tantangan Implementasi PPRA

BOGOR – Lebih dari 60 jurnalis media penyiaran mengikuti program pelatihan, tentang Isu Gender dan Ramah Anak Bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Media Penyiaran, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Swiss-Belhotel Bogor, Kota Bogor selama 2 hari (2-3 Mei 2019).
Tujuan pelatihan ini sebagai upaya sosialisasi Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang memuat 12 poin pemberitaan ramah anak. Dikatakan Panitia Pelaksana Kegiatan, Supriyadi mengatakan, kegiatan pelatihan bersama awak media penyiaran adalah untuk menyegarkan kembali (refresh) pemahaman pada isu gender dan Undang-Undang Perlindungan Anak. "Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosialisasi Kementrian (KPPA) RI. Tujuannya selain untuk sosialisasi juga me-refresh pemahaman dan pengetahuan teman-teman terkait isu gender dan UU Perlindungan Anak," ujarnya menerangkan.
Harapannya sambung dia dengan kegiatan ini para peserta lebih mengerti dan faham akan kaidah-kaidah pemberitaan terkait hak dan perlindungan anak. "UU No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak ini memang masih perlu untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat," imbuhnya.
Pada kesempatan ini menghadirkan narasumber pemerhati masalah anak sekaligus Ketua Yayasan Bahtera, Hadi Utomo yang memaparkan materi tentang peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, orang tua dan pihak terkait, sangat diharapkan membantu melindungi menyuarakan hak-hak perempuan dan anak. "Aturannya sudah jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Tapi faktanya kasus kekerasan terhadap anak ini masih saja terjadi di sejumlah daerah. Bahkan, kalau dilihat dari data yang ada juga terus mengalami peningkatan," ungkapnya.
Oleh karenanya, dia mengharapkan melalui sosialisasi ini para insan media penyiaran mampu melahirkan produk-produk jurnalis di medianya akan lebih hati-hati dan peduli dalam upaya ikut serta melindungi hak-hak anak pada sebuah produk pemberitaan. "Dalam berbagai kasus, peran media itu sangatlah besar. Bayangkan, kalau media memuat berita secara fulgar dengan menampilkan data korban (anak), alamat rumah, sekolah atau yang lainnya terkait dengan korban, maka si-anak tidak hanya menjadi korban atas apa yang menimpanya, tapi dia juga akan menjadi korban yang lebih berbahaya dampaknya secara psikologis dan mental akibat pemberitaan," ujarnya mengingatkan.
Narasumber lainnya yaitu pelaku media, Irmanto menyebutkan ternyata pasca diberlakukannya Pedoman Pemberitaan Ramah Anak masih ada media yang masih belum melaksanakannya.
Pada kesempatan tersebut Irmanto menampilkan 2 buah produk pemberitaan penyiaran untuk didiskusikan oleh peserta dalam dengan menggunakan analisa regulasi UU Pers, UU Perlindungan Anak termasuk PPRA.
Dalam diskusi dan dialog bersama nara seumber terungkap beberapa tantangan. Diantaranya ketentuan definisi "Anak dibawah umur" yang ternyata berbeda antara regulasi yang satu dengan regulasi lainnya. Lalu tantangan antara upaya melindungi hak anak dalam pemberitaan dan hak pemirsa dalam meperoleh kejelasan informasi dari pemberitaan yang berkaitan dengan anak.
Hasil dari pelatihan ini akan menjadi bahan masukan Kementerian PPA dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan untuk melindungi masa depan anak sebagai objek pemberitaan maupun sebagai pemirsa. (Satriya)
Share on Google Plus