Pers Profesional Tak Perlu Memboikot

SUBANG - Raja Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan Evi Silviadi mengharapkan peranan pers yang sehat karena menurut dia peranan pers sebagai pilar keempat demokrasi harus yangn salah satunya peran kontrol kepada kerja pemerintah. Kata dia pemerintah masih memerlukan kontrol dari berbagai pihak salah satunya kontrol sosial dari pers. "Sebab jika tidak dikontrol maka pemerintahan akan bertendensi bertindak semena-mena Oleh karena itu peranan kontrol sosial yang dilakukan oleh pers yang profesional masih diperlukan," ujarnya dihadapan sejumlah awak media Subang, Kamis (11/4/2019).
Lalu dia sangat menyesalkan adanya kabar pers yang memboikot kegiatan pemerintah. Karena pers juga harus jujur dengan memberitakan pula tentang program-program pemerintah supaya diketahui masyarakat. Oleh sebab itu berharap kepada para jurnalis Subang bekerja dalam koridor pers. Dia menambahkan dengan kerja yang profesional maka kesejahteraan akan mengikuti. "Kalau kerja profesional mengenai kesejahteraan akan berjalan dengan sendirinya," katanya.
Sebaliknya kata Evi, pemerintah perlu memberikan apresiasi yang layak atas kerja pers sebagai mitra.

Perlu pembinaan Social Control
Keberadaan kontrol sosial baik pers dan organisasi kemasyarakatan perlu adanya pembinaan supaya mereka benar-benar melaksanakan perannya. Dikatakan oleh Pengacara Pemkab Subang, Dede Sunarya perlu didata dan dimonitor terkait penertiban. "Sehingga peran jurnalis itu benar-benar bertanggung jawab profesional sesuai undang-undang. Kalau kemudian ada pihak ketiga mengaku-ngaku media itu akan menggangu dan mencoreng rekan-rekan jurnalis juga," ujarnya kepada Reporter Jabar.
Kemudian perlu ada penegasan badan hukum dari pers baik online, cetak maupun elektronik sesuai dengan Undang-Undang Pers. "Kalau ada media mengeluarkan berita lalu tidak berbadan hukum, maka itu bukan produk jurnalistik namanya. Apalagi kalau sampai menyebarkan HOAX. Media berbadan hukum saja kalau menyebarkan HOAX berhadapan dengan hukum, apalagi kalau tidak," tuturnya.
Maka dari itu kata dia kalau yang belum segera berbadan hukum. Kalau yang sudah kembali bekerja dengan benar. "Oleh karenanya pemerintah perlu segera melakukan pembinaan kepada mereka dengan mengacu pada undang-undang pers," katanya.
Kemudian dia akan mendukung pembinaan dari sisi organisasi. "Kita akan support pada Kesbanpol akan dioptimalkan. Sedangkan dari sisi fungsi dan komunikasinya fungsi humas dioptimalkan mulai mengevaluasi keberadaan media yang benar-benar legal secara hukum dan menjalankan fungsinya. Ini penting untuk pembangunan Kabupaten Subang ke depannya," pungkasnya.
Share on Google Plus