Pemda Subang Didesak Laksanakan Amanat PP 86 tahun 2018

Subang - Terkait Subang menjadi Pusat Benih Rempah Nusantara, dibutuhkan penetapan tata ruang lahan pertanian. Khususnya untuk kawasan rempah yang perlu diwujudkan oleh Pemkab Subang dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda).
Perda itu nantinya kata Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, dirancang untuk mensinergikan antara kebijakan pemerintah daerah dengan pusat dalam mewujudkan Subang sebagai pusat rempah nasional. Adapun targetnya sebanyak 500 juta benih rempah guna memenuhi kebutuhan benih rempah nasional. "Saya harap Pemkab Subang, segera merespon Subang sebagai pusat benih rempah nusantara, sekaligus untuk merancang sebuah perda tentang tata ruang lahan pertanian khusus rempah," ujar Evi kepada awak media di Subang, Sabtu (13/4/2019).
Selain Perda yang dibutuhkan dalam mewujudkan Subang sebagai pusat benih rempah nasional menurut Evi, Pemkab Subang didesak segera membuat Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Reformasi Agraria, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria.
"Selain Perda yang kita butuhkan dari produk Pemkab Subang, juga SK pembentukan Tim Repormasi Agraria, yang sudah diamanatkan PP 86 tahun 2018, sebagai penguat sekaligus yang ikut merancang Perda tata ruang lahan pertanian khusus rempah," terangnya.
Sehingga dengan adanya Tim Reformasi Agraria itu nanti diharapkan Evi, mampu menginventarisir tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU), yang telah habis bisa dibagikan kepada masyarakat petani, yang mengelola dan memproduksi benih rempah.
"Keberadaan tim reformasi agraria itu, nantinya bekerja untuk ikut merancang regulasi perda, sekaligus menginventarisir seluruh tanah HGU yang izinnya sudah habis, untuk dibagikan kepada masyarakat, yang nantinya bisa mendukung percepatan pengadaan kebutuhan 500 juta benih rempah, yang ditargetkan pemerintah pusat," jelas Evi.
Mamun ditegaskannya, dalam pembagaian tanah HGU yang sudah habis itu harus terarah. "Karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran, karena itu keberadaan perda itu nanti akan memperkuat masyarakat dalam kepemilikan tanah tersebut, sehingga para petani akan fokus, dan nyaman serta aman, dalam mengembangkan pertanian rempah-rempah tersebut. Jangan sampai jatuh kepada pengusaha besar," imbuhnya menjelaskan.
Share on Google Plus