Pegawai RSUD Tuntut Tukin, Ini Jawaban Pemkab Subang

SUBANG - Sejumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Subang menyampaikan aspirasi menuntut pemenuhan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Pertemuan cukup alot yang dilaksanakan sejak pagi hingga menjelang waktu shalat dhuhur. Menjawab aspirasi tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. Aminudin menyebutkan secara umum pihaknya belum bisa mengakomodir aspirasi para pegawai rumah sakit.
"Tetapi pada pertemuan menghasilkan 4 poin kesimpulan. Pertama pihaknya belum bisa mengakomodir aspirasi teman-teman pegawai rumah sakit untuk diberikannya TKD. Karena hari ini kita masih mereka menerima jasa pelayanan ini hasil konsultasi dengan APH dan studi banding ke rumah sakit terdekat. Disamping regulasinya tidak diperbolehkan. Teman-teman rumah sakit tidak diperbolehkan menerima dobel," tuturnya kepada Reporter Jabar usai Shalat Dhuhur di Masjid Agung Subang, Senin (1/4/2019).
Kemudian yanng kedua kata Aminudin pihaknya akan melakukan revisi Peraturan Bupati (Perbup) untuk menaungi tunjangan hari raya dan tunjangan pendidikan atau yang dikenal tunjangan ke-13 dan ke-14. "Kita akan merevisi Perbup untuk menaungi tunjangan hari raya dan tunjangan pendidikan yang disebut tunjangan ke-13 dan ke-14 itu," ujarnya.
Ketiga akan merevisi Perbup secara menyeluruh tentang perbup yang mengatur organisasi dengan klaster-klasternya.
Keempat lanjut Amin akan memproses Perbup yang mengatur tentang remunerasi yang telah diproses sejak 10 tahun yang lalu. "Saya kira kalau (Perbub tentang) remunerasi itu dilaksanakan akan selesai. (Karena) itu merupakan penengah masalah (dari) ini," .
Karena kata dia regulasi itu yang mengatur tentang Jasa Medik (Jasmed), Jasa Pelayanan (Jaspel) dan TKD. Karena peraturan itu tidak ada akhirnya pegawai RSUD tidak mendapatkan tunjangan tersebut. "Sekarang real-nya 'kan seperti itu.
Sedangkan untuk TKD, pilihannya adalah Jaspel, tetapi jaspelnya tersendat sejak Desember 2018 lalu akibat belum cairnya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Karena BPJS-nya tersendat (belum cair)," imbuhnya lagi.
Untuk nilai pencairan BPJS kata kata dia sekitar 2 – 3 milyar rupiah itu perbulan. "Bayangkan sejak Desember kedua belum cair," jelasnya.
Lalu kata Amin langkah-langkah penyelesaian dengan BPJS yanng diambil oleh Plt. Direktur Rumah Sakit sudah bagus. "Mudah-mudahan bulan April masuk ke (bukan) Mei sudah ada solusinya," katanya.
Lalu Aminudin berpesan pihaknya berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini. "Kepada teman-teman (pegawai) rumah sakit tetap memberikan pelayanan terbaiknya.  Kami berpesan semangat kepada treman-teman rumah sakit semangatlah bekerja mudah-mudahan mendapat nilai ibadah di sisi Allah SWT," pungkasnya.
Pada rapat tersebut turut dihadiri oleh stakeholder terkait diantaranya BKPSDM, Dewan pengawas RSUD, BKAD, Plt Direktur RSUD, Wadir Pelayanan RSUD, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Inspetorat Daerah dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. (Satriya/Foto: FB)