Terkait Honorer K2, Raja Galuh: "Bupati Pentingkan Anggaran Untuk Ormas"

SUBANG - Keberadaan tenaga honorer atau Sukwan di Pemerintah Kabupaten Subang perlu mendapat perhatian serius. Dikatakan Raja Lembaga Adat Kerajaan (LAK) Galuh Pakuan, Rahiyang Mandalajati Evi Silviadi supaya mereka segera diberikan status yang jelas. "Sehingga mereka mendapatkan haknya yang layak. Tidak seperti saat sekarang. Imbalan yang mereka terima kurang layak," ujarnya kepada Reporter Jabar, Senin (11/2/2019). 

Untuk itu kata dia pemerintah harus segera memberikan haknya melalui peluang yang ada. "Kalau yang ada sekarang mungkin dengan test CPNS, ya. Supaya adil dikhususkan buat Honorer K2 saja,"

Terakhir didengar karena belum ada anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk masalah APBD, kata Evi itu menjadi political Will Bupati selaku Kepala Daerah.
"Kalau menyebutkan tidak punya uang (anggaran) kenapa bisa mengalokasikan untulk bantuan soasial untuk ormas dan LSM.‎ ‎Kalau begitu bupati lebih menganggap penting LSM dan ormas daripada honorer?" ujarnya dengan nada tanya.

Lalu dia mengandalkan kalau saja dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk mengaji honorer dengan status yang jelas, mungkin minimal satu juta per bulan.

"Jadi intinya Bupati memiliki political will untuk honorer atau tidak? Mereka ini telah berjasa banyak mengabdi selama ini. ‎Kalau tidak punya (political will) sebaiknya bubarkan saja. Jangan hanya dipakai tapi tidak dihargai," ujarnya lagi.
‎Menurut data di Kabupaten Subang saat sekitar 3500 orang honorer K2 aktif dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).