Tangkal Radikalisme Melalui Gerakan Pramuka, Begini Caranya

SUBANG - Ketua Kwartir Nasional Komjen Pol (Purn) Budi Waseso melantik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah (MABIDA) Gerakan Pramuka Jawa Barat Pergantian Antar Waktu masa bhakti 2015-2020 di  Aula Gedung Sate Jln. Dipenogoro Bandung. Rabu (13/2/19). Pelantikan sesuai Surat Keputusan Kwartir Nasional nomor 016 tahun 2019.

Hadir sekalipgus menyaksikan prosesi pelaksanaan pelantikan tersebut Bupati Subang H. Ruhimat, S.Pd., M.Si, Ka Kwarcab Kabupaten Subang Cecep Supriatin dan pengurus Kwarcab Kabupaten Subang.

Sambutan Ketua Mabida Pramuka Jabar Ridwan Kamil akan menjadikan Pramuka sebagai garda terdepan untuk menangkal radikalisme di kalangan anak muda Jabar karena faham tersebut sudah masuk ke sekolah.

Berdasarkan kajian, di sekolah-sekolah, ideologi ekstrem masuk ke SMA dan SMP. Sehingga butuh dukungan dari Pramuka untuk menangkalnya.

Selain menangkal faham radikalisme di kalangan anak muda dia juga akan menjadikan Pramuka sebagai ujung tombak dalam penataan Sungai Citarum. Dia menilai gerakan Pramuka bisa secara maksimal membantu penyelamatan sungai yang pernah dicap terkotor di dunia itu.

Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso menyambut baik rencana yang digulirkan Ridwan Kamil, karena faham radikalisme memang sudah dirasakan menyebar di masyarakat.

"Ini harus kita tangkal dengan bagaimana peran pendidikan kepramukaan termasuk budaya kekerasan yang tidak sesuai dengan budaya kita," ucapnya.

Dia juga menyatakan, mendukung penuh pelibatan Pramuka dalam penyelamatan Sungai Citarum. Karena menurutnya anggota Pramuka memiliki kemampuan baik dari sisi tenaga dan juga skill.  Pramuka sejak dulu sudah terlatih dan dibekali diri segala ilmu. Salah satunya bakti kita kepada lingkungan, membangun Citarum sedia kala menjadi sumber kehidupan.

Pad saat prosesi pelantikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jabar dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah melalui Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium 2019. (Humas dan Protokol)