Bawaslu Subang Ultimatum 3 x 24 Jam APK Harus Ditertibkan

SUBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Subang memberikan waktu 3 x 24 jam kepada peserta Pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang di tempat terlarang. Dikatakan Ketua Bawaslu Subang, Parrahutan Harahap apabila mereka belum membersihkan APK maka akan dilakukan pembersihan.
"Hari ini kami kumpulkan peserta pemilu bersama stakeholder termasuk partai politik, untuk berkoordinasi penertiban APK. Kita sudah sepakat untuk memberikan kesempatan 3 x 24 jam supaya mereka menertibkan sendiri," jelasnya kepada awak media usai Rakor Penertiban APK Pemilu 2019, Rabu (6/2/2019).
Selanjutnya kata Parrahutan langkah ini merupakan langkah persuasif kepada para peserta Pemilu dalam menertibkan APK yang mereka pasang supaya tetap mematuhi aturan. "Baik aturan Pemilu maupun Perda," imbuhnya.
Pada rakor tersebut salah seorang pegiat lingkungan dari LSM Massal Subang , Alam Rantjatan mengungkapkan kekecewaannya kepada peserta pemilu yang memasang APK di pohon-pohon. "Itu akan mengganggu pertumbuhan pohon," ujarnya.
Kemudian kata dia akan konsisten menertibkan APK yang dipasang di pohon. "Bukan hanya APK yang kami bersihan (dari pohon) termasuk iklan-iklan yang menempel di pohon," tegasnya.
Kata dia dalam menertibkannya pun APK atau iklan yang dicopot akanb diamankan. "(APK/Iklan) yang dicopot tidak kami rusak. hanya kami amankan. Silahkan pasang kembali ndi tempat yang diijinkan," imbuhnya.
Kemudian dari Dinas Perhubungan Subang menyesalkan adanya pemasangan APK yang menutupi rambu-rambu lalu-lintas. "Sehingga mengancam keamanan dalam berkendaraan," katanya.
Maka apabila ada APK yang sampai mengganggu rambu-rambu maka akan dicabut. Lalu mengenai APK yang terpasang di angkot-angkot telah dilakukan pembersihan.
Lalu Kabid Penegakan Hukum, Dinas Satpol PP Supriatna menghimbau supaya pemasangan APK memperhatikan faktor K3 (Kebersihan, Keindahan dan Keamanan ). Mengenai lokasi-lokasi yang dilarang telah disampaikan kepada Peserta Pemilu. "Tinggal memperhatikan tempat yang dilarang. Kalau yang tidak dilarang silahkan saja. Mengenai aturan sudah jelas silahkan dilaksanakan,"ujarnya.
Sementara itu Dinas lingkungan Hidup meminta apabila ada kegiatan kampanye terbuka yang menghadirkan massa supaya diberikan tembusan pemberitahuan. "Agar ada pemberitahuan kepada kami. Karena kalau usai  acara suka meninggalkan sampah. Agar kami bisa menurunkan petugas kebersihan," katanya.