Inilah Tantangan Bawaslu Jabar dalam Menyelesaikan Laporan Pelanggaran Pemilu

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan (pegang gunting) saat meresmikan Kantor Bawaslu Kabupaten Subang.
SUBANG – Selama tahun 2018 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menerima laporan pelanggaran sebanyak 138 pengaduan dari masyarakat. Menurut Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan pengaduan yang masuk didiominasi kasus alat peraga kampanye (APK), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang.‎ Beberapa pelanggaran di kabupaten dan kota telah diputus dan diberikan rekomendasi. "Berdasarkan laporan per Desember (2018) kemarin, masuk pengaduan sebanyak 138 pengaduan dengan kategori administratif, pidana maupun kode etik dengan dominan kasus alat peraga kampanye, netralitas ASN dan money politic," jelasnya kepada wartawan usai peresmian Gedung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang, Senin (14/1/2019).
Selanjutnya kata Abdullah tantangan yang dihadapi dalam menangani penyelesaian pengaduan ialah masalah asas pembuktian materil maupun formil. "Kadang ada laporan (pengaduan pelanggaran Pemilu) yang masuk belum memenuhi konteksnya sehingga tidak semua bisa kita tindaklanjuti," ujarnya.
Maka dari itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat ketika memasukan laporan supaya jelas dulu dengan sumber yang akurat. "Bukan berdasarkan informasi yang beredar sehingga kita bisa kita tindaklanjuti," imbuhnya.
Kemudian kata dia untuk memperkuat kerja Bawaslu berupaya merangkul berbagai lapisan masyarakat. "Sebab yang dihadapi dalam pemilu ini beredarnya berita bohong atau HOAX yang dikemas dengan mempolitisir SARA," jelasnya.
Penguatan melelui menggandeng berbagai kalangan seperti di Subang dengan merangkul Pramuka Saka Adiyaksa begitu pula di Cirebon kita merangkul kalangan santri. Semua itu lanjut Abdullah adalah untuk menciptakan Pemilu yang berlangsung bisa lebih baik lagi. "Terlebih kita sekarang melaksanakan (beberapa kali) pemilu secara serentak untuk pertama kalinya," pungkasnya.