Inilah Potensi PAD Kabupaten Subang

SUBANG – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang cukup besar. Dikatakan Kepala  Bidang Pendapatan I Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Subang, Tatang Saepulloh, M.Si, diantaranya pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Untuk PPJ diambil dari penggunaan listrik dari masyarakat. Apabila terjadi tunggakan listrik maka pajaknya tertahan. "Makanya kita berharap masyarakat membayar listrik tepat waktu supaya pemasukan PAD menjadi lancar," ungkapnya saat ditemui di kantornya.
Kemudian sumber lainnya ialah pajak hotel dan restoran yang dikenakan kepada konsumen yang membayar makanan yang dibeli dengan besarannya 10% bagi restoran yang memiliki omset minimal 5 juta rupiah per bulan. Kata Tatang di Subang BPKD mencatat ada sekitar 120 restoran dan hotel yang potensial mengahsilkan PAD. Kepada mereka hanya diberikan kewajiban untuk memungut pajaknya. "Mereka hanya wajib pungut saja. Besarannya 10% dari omset yang ditagihkan kepada pelanggan dalam nota pembayaran," ujarnya menjelaskan. Maka dari itu pihaknya menekankan kepada pengusaha supaya membayarkan Tepat Waktu dan Tepat Jumlah.
Guna mengoptimakannya, kata dia pihak BPKD berupaya jemput bola dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak supaya  menggunakan nota pembayaran dengan mencantumkan pajak 10% kepada konsumen.
Dengan upaya jemput bola ini kata Tatang sudah mulai banyak yang taat peraturan menggunakan nota dengan mencantumkan pajak 10%. "Pajak restoran hanya diwajibkan bagi yang beromset minimal 5 juta per bulan," katanya.
Dia mengingatkan pentingnya membuat ‎nota yang benar supaya nilai pajaknya tepat jumlah dan menghindari penyimpangan. Karena kata dia  ada pemeriksaan pembukuan. "Kalau ada penyimpanan (itu) berupa penggelapan. Ada sanksinya, lho," ujarnya.
Kemudian kata Tatang sumber lainnya ialah pajak air tanah yang digunakan untuk kepentingan dunia usaha atau bisnis. Untuk Pajak Air Tanah Kewenangan Pemkab Subang hanya pencatatan, perhitungan dan penagihan. Untuk memperoleh Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) diurus Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. "Sedangkan untuk penetapan nilai perolehan air tanah atau NPA oleh Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat," katanya.
Untuk Pajak Air Tanah Pemkab Subang mempunyai target sebesar 7,5 milyar rupiah per tahun dengan nilai air baku 500 rupiah/m3 yang diperhitungkan secara progresif. (Ist/BPKD/Adv)