Stakeholders Subang Bertekad Ciptakan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi

SUBANG – Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) merupakan suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen birokrasi yang bersih dan bebas korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya melalui pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Subang, Fahmiron, SH. MHum saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di kantor Pengadilan Negeri Subang kelas I B, Selasa (18/9/18)
Kata dia Pencanangan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Kemudian kata Fahmiron pencanangan ini juga merupakan respon setinggi-tingginya harapan masyarakat terhadap instansi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN. "Serta memiliki kualitas pelayanan publik yang prima," imbuhnya.
Melalui pencanangan ini, lanjut dia untuk berkomitmen mewujudkan lingkungan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Pencanangan ini langkah awal yang harus disusul dengan tindakan nyata dari pimpinan dan jajaran pegawai dalam mewujudkan lingkungan kantor yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani," ujarnya lagi.
Plt. Bupati Subang, Ating Rusnatim menyampaikan bahwa Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas diterapkan dengan tujuannya untuk membangun wilayah birokrasi yang bersih. "Karena ini merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Maka dari itu, lanjut Ating Pemerintah Daerah berupaya membangun pemerintahan dan birokrasi sekaligus membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. "Pemerintah Kabupaten Subang berharap dengan adanya pencanangan zona integritas terdapat perbaikan nyata dimasa akan datang sebagai landasan kokoh seluruh aparatur negara," imbuhnya.
Lalu kata dia dengan perbaikan mampu meningkatkan kinerja serta kompetisinya. "Sehingga seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang dapat mencederai amanah rakyat, dan menjadi penyemangat bagi satuan kerja di lingkungan kita untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya harus didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif," katanya lagi.
Pada kesempatan tersebut seluruh stakeholders dan perwakilan instansi menyatakan dukungannya melalui penandatanganan dukungan bersama yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kab Subang, Kapolres Subang, Dandim 0605/Subang, perwakalian Kejaksaan Negeri Subang, seluruh staf dan jajaran Pengadilan Negeri Subang.