BPJS Kesehatan Nunggak Kepada RSUD, Begini Kata Akademisi

SUBANG – Terkait dengan tunggakan BPJS Kesehatan sebesar 9,5 milyar rupiah kepada RSUD Subang, disarankan supaya segera diselesaikan secepatnya supaya pelayanan kesehatan kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan berjalan lancar. Menurut akademisi Universitas Subang (Unsub), Dedi As Shidik salah satu upayanya ialah RSUD menunjuk kuasa hukum untuk menagih sesuai kontrak kontrak antara BPJS dengan RSUD. "Bila ada klausul resiko terlambat bayar dan kerugian yang ditimbulkan maka diklaim sebesar tunggakan ditambah bunga dan kerugian," ujarnya kepada Reporter Jabar Grup Indowarta melalu pesan singkat.
Upaya ini kata Dedi bisa menunjuk Kejaksaan selaku Pengacara Negara untuk membantu penagihan kepada BPJS. "Laporkan ke Kajari sebagai Pengacara Negara untuk membantu penagihan ke BPJS," imbuhnya.
Kemudian lanjut Dedi, Bupati Subang melaporkan wanprestasi BPJS kepada Presiden. "Sambil didorong dengan dukungan aspirasi masyarakat yang dirugikan akibat terganggunya pelayanan di RSUD," imbuhnya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya akibat keterlambatan klaim BPJS Kesehatan ini membuat pelayanan para pasien BPJS kini cukup terganggu. Seperti diutarakan Dikatakan Kepala Subag Humas RSUD Subang, Mamat Budhirakhmat tunggakan ini merupakan klaim Bulan Juli 2018 yang telah melewati jatuh tempo pada 28 Agustus kemarin. Kata dia pihak BPJS Kesehatan sendiri telah mendatangi RSU Subang terkait tunggakan.
Katanya BPJS belum dapat membayar tunggakan hingga waktu yang belum dapat ditentukan. "Ironisnya pihak BPJS Kesehatan malah menyarankan ke RSU Subang untuk meminjam dana terlebih dulu ke bank untuk menutupi biaya RSU Subang yang seharusnya dari BPJS Kesehatan," ujarnya.